WAHANANEWS.CO, Yahukimo - Kelompok separatis Papua kembali mengklaim bertanggung jawab atas serangkaian serangan mematikan terhadap para pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Jumlah korban tewas akibat serangan ini dikatakan meningkat dari sebelumnya 11 orang menjadi 17 orang.
Baca Juga:
KKB di Yahukimo Sandera Kepala Dusun dan Istri Usai Bantai 11 Pendulang Emas
Insiden ini menambah ketegangan di wilayah yang selama ini kerap menjadi medan konflik antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan Indonesia.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, mengonfirmasi bahwa 17 orang yang tewas adalah pendulang emas ilegal yang dieksekusi oleh pasukannya.
"Semua yang berhasil dieksekusi oleh pasukan TPNPB berjumlah 17 orang pendulang emas ilegal," ujar Sebby, dikutip Jumat (11/4/2025).
Baca Juga:
Pendulang Emas Diduga Dibunuh KKB di Yahukimo, Korban Tewas Capai 11 Orang
TPNPB sebelumnya telah menyatakan bertanggung jawab atas serangan yang terjadi sejak Jumat (5/4/2025) hingga Selasa (8/4/2025).
Menurut rilis resmi mereka, aksi tersebut dilakukan oleh pasukan dari Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama-Derakma.
Sebby menegaskan bahwa kelompoknya meyakini para pendulang emas yang dibunuh dalam serangan itu sebenarnya merupakan anggota militer Indonesia yang menyamar.
"Pembunuhan tersebut dilakukan selama tiga hari berturut-turut hingga 8 April 2025, dengan total 11 anggota militer Indonesia yang menyamar sebagai pendulang emas di wilayah operasi TPNPB," katanya, dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (11/4/2025).
Pada Kamis (10/4/2025) malam, Sebby kembali mengabarkan bahwa kelompoknya telah membunuh lima pendulang emas lainnya di Kali Kabur, Koroway, Yahukimo.
Sebby menyatakan bahwa alasan serangan ini serupa dengan yang terjadi di Sungai Silet, yakni karena mereka menilai para pendulang emas itu sebagai mata-mata yang kerap melakukan pemantauan udara menggunakan drone terhadap markas TPNPB.
"Lima orang yang dieksekusi di Kali Kabur adalah anggota militer Indonesia yang menyamar. Mereka sering melakukan pemantauan dari udara menggunakan drone untuk mengintai markas kami, sehingga pasukan kami langsung melakukan operasi dan berhasil mengeksekusi mereka," ujar Sebby.
Ia pun menantang militer Indonesia untuk menghadapi mereka secara langsung. "Jika militer Indonesia ingin mengejar kami, silakan datang ke markas kami," katanya.
Pemerintah Indonesia mengutuk keras aksi kelompok separatis bersenjata tersebut yang telah melakukan pembantaian terhadap para pendulang emas sipil di Yahukimo.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyatakan bahwa serangan yang menyebabkan 17 korban jiwa ini merupakan tindakan terorisme yang tidak memiliki rasa kemanusiaan.
Pemerintah pun memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevakuasi korban dan meningkatkan status keamanan di wilayah tersebut.
"Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo yang telah merenggut nyawa 17 orang akibat serangan kelompok bersenjata. Tragedi ini menunjukkan bahwa para pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan dan melakukan pembunuhan secara brutal serta sporadis," ujar Menko Budi dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta pada Kamis (10/4/2025).
"Aksi teror ini membuat masyarakat semakin takut untuk beraktivitas," tambahnya.
Menko Budi menyampaikan bahwa pemerintah telah menerima laporan lengkap terkait serangan yang terjadi dalam rentang waktu 5 hingga 8 April 2025.
Setelah menerima laporan tersebut, pemerintah langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan berbagai otoritas bidang politik dan keamanan untuk menentukan langkah responsif.
Rakor tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI dan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam rakor tersebut, Menko Budi menegaskan bahwa prioritas utama adalah mengevakuasi para korban dan memulangkan mereka ke keluarga masing-masing.
Ia juga mengakui bahwa proses evakuasi menghadapi sejumlah kendala, terutama medan yang sulit dan kondisi cuaca yang tidak mendukung.
Selain itu, keputusan lain yang diambil dalam rakor adalah meningkatkan keamanan di wilayah-wilayah rawan di Papua guna memberikan perlindungan bagi masyarakat yang kini berada dalam ketakutan akibat serangan kelompok separatis.
"Pemerintah akan terus meningkatkan keamanan di daerah-daerah rawan di Papua agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan normal. Kami juga meminta seluruh elemen masyarakat di Papua untuk tidak memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang melakukan aksi kekerasan," kata Budi Gunawan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan aparat keamanan di Papua melindungi seluruh warga dan menegakkan hukum terhadap para pelaku terorisme di wilayah tersebut.
"Pemerintah berkomitmen untuk tidak memberikan ruang bagi para pelaku teror serta terus melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat," pungkasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
