WahanaNews.co | Ketua
DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengelak terlibat dalam kasus pengadaan
lahan DP rumah nol rupiah yang menyeret Dirut Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Menurutnya,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah pihak yang semestinya bertanggung
jawab dalam kasus ini.
Baca Juga:
Ini Tips Kreatif Kumpulkan Uang DP Rumah bagi Kaum Millenial dan Gen Z
Hal ini diungkapkan setelah Prasetyo saat menghadiri rapat
bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta dan direksi Perumda Sarana Jaya pada Senin
(15/3/2021). Prasetyo menilai Anies mengerti dengan keterlibatannya dalam
program DP rumah nol rupiah.
"Yang bertanggung jawab? Ya Gubernur, Gubernur tahu
kok, di sini keterlibatan Gubernur...," kata Prasetyo saat menjawab
pertanyaan wartawan soal siapa yang seharusnya bertanggung jawab terkait kasus
dugaan korupsi tersebut.
Selain itu, Prasetyo menyoroti sikap Wakil Gubernur DKI
Jakarta Ahmad Riza Patria saat rapat dengan Sarana Jaya. Dia menilai Riza
Patria tidak mengerti permasalahan DP rumah nol rupiah.
Baca Juga:
Ini Tips Kreatif buat Kumpulkan Uang DP Rumah buat Milenial dan Gen Z
"Makanya saya katakan dalam rapat Sarana Jaya, masa
Wagub tidak bisa menjawab, tidak mengerti masalah program DP nol rupiah,"
katanya.
Prasetyo mengatakan hanya mengesahkan anggaran sebagai Ketua
Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dia menyebut pencairan dana diatur dalam Pergub.
"Kalau saya cuman mensahkan, diserahkan semua uangnya,
apa yang dia minta diserahkan kepada mereka lagi dong, pengesahan itu ada di
tangan BUMD, di tangan eksekutif dan dibuat Pergub 1 sampai tahap pencairan.
Itu ada pergubnya. Jadi saya nggak ngerti, fungsi saya cuman megang palu untuk
mengesahkan anggaran yang dimintakan," ucapnya.
Seperti diketahui, KPK saat ini tengah menangani perkara
dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program DP Rp 0 oleh Sarana Jaya. KPK
telah menetapkan Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory
Corneles Pinontoan sebagai tersangka.
Lahan di Pondok Ranggon tersebut dimaksudkan untuk bank
tanah Pemprov DKI Jakarta. Wagub DKI Ahmad Riza Patria sebelumnya mengungkapkan
lahan yang dibeli PD Sarana Jaya itu salah satunya juga ditujukan untuk
pembangunan rumah DP 0 rupiah atau nol persen.
"Ya kurang-lebih yang dibeli Sarana Jaya itu untuk DP 0
persen, di antaranya ya," kata Riza saat dimintai konfirmasi, Rabu
(10/3/2021).
Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan itu muncul ke
permukaan setelah diketahui adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan nama
Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Pembangunan Sarana Jaya sebagai tersangka.
Dalam dokumen itu, disebutkan pula perkara dugaan korupsi
itu terkait pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur,
pada 2019, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Namun belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
menonaktifkan Yoory dari jabatan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Kini
Indra Sukmono ditunjuk menjadi Plt Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya. [qnt]
