WahanaNews.co | Khususnya untuk Distrik Nduga, Polda Papua meminta pemerintah pusat agar tidak mencairkan alokasi dana desa.
Permohonan tersebut berkaitan dengan adanya aksi penyanderaan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya terhadap Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens.
Baca Juga:
Ketua MPW Pemuda Pancasila Jambi Adri SH MH Mengecam Tindakan Anarkis Terhadap Sekjen PP Arif Rahman
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo khawatir dana desa disalahgunakan untuk mendukung pembelian senjata api ilegal bagi KKB.
"Kalau ini (dana desa) tidak kita blokir, maka dana desa akan mengalir ke desa dan mereka (KKB) mungkin akan terus meminta bantuan. Mungkin untuk membeli senjata, untuk membeli makanan," ujar Benny saat dikonfirmasi, Kamis (8/6/2023) melansir CNNIndonesia.
Sebelumnya, Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki penggunaan dana desa di dua daerah yang menjadi wilayah konsentrasi KKB di Papua Barat.
Baca Juga:
Rencana KKB Bebaskan Pilot Susi Air, Ini Tanggapan Satgas Damai Cartenz
Hal itu disampaikan Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Polisi Romylus Tamtelahitu.
"Dua tahun terakhir ada insiden yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Tim lagi menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua kampung di Kabupaten itu," kata Romylus di Manokwari, 28 Oktober 2022.
Dia menegaskan dana desa sama sekali tidak dibenarkan jika mengalir ke kelompok kriminal bersenjata. Romylus menuturkan polisi sudah mengidentifikasi sejumlah daerah yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
