Faizal yang juga menjabat sebagai Wakapolda Papua menambahkan, gerakan KKP sudah membentuk sistem kaderisasi, agitasi intelektual, hingga jejaring lintas negara.
Organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) disebut sebagai ujung tombak agenda separatisme, termasuk melalui diplomasi dan lobi internasional.
Baca Juga:
Netralitas ASN dalam PSU Provinsi Papua, Danny Korwa: Netralitas ASN akan Diawasi Ketat
“Di dalam negeri, kelompok ini menyusup melalui jaringan mahasiswa seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang tersebar di berbagai kota studi di Indonesia,” ujarnya.
Faizal menyatakan bahwa kelompok ini kerap mengeksploitasi isu-isu sensitif untuk menumbuhkan sentimen anti-pemerintah.
Mulai dari isu rasisme, pelanggaran HAM, hingga penolakan terhadap program strategis seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis (MBG), serta pemekaran daerah otonomi baru (DOB) dijadikan bahan agitasi.
Baca Juga:
Dari Jawa Timur hingga Papua, 55 PLTP dan PLTS Mulai Beroperasi di Era Prabowo
“Kami mencatat banyak disinformasi dan narasi provokatif beredar di media sosial yang menyebut program-program pemerintah sebagai bentuk penjajahan baru. Padahal, program tersebut bertujuan menyejahterakan masyarakat Papua,” ucapnya.
Upaya Satgas Damai Cartenz kini berfokus tidak hanya pada pendekatan keamanan, tetapi juga strategi kontra-narasi untuk mengimbangi pengaruh gerakan separatis ideologis yang terus menyebar.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
