WahanaNews.co | Wakil
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, mengaku menyerahkan
persoalan alokasi kursi menteri bagi partainya pada Presiden Joko Widodo. Menurutnya,
itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Viva menyampaikan itu guna menjawab kemungkinan PAN masuk
kabinet setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno ikut
dalam pertemuan Jokowi dengan pimpinan parpol koalisi pemerintah di Istana
Kepresidenan pada Rabu (25/8).
"Semuanya diserahkan kepada kebijakan dan hak
prerogatif presiden," kata Viva.
Dia membantah keterlibatan Zulhas dan Eddy merupakan yang
pertama kali dalam pertemuan Jokowi dengan parpol di koalisi pendukung
pemerintah.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Menurutnya, komunikasi Zulhas dengan Jokowi berlangsung baik
sejak lama, tepatnya sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo dan Zulhas masih
menjabat Menteri Kehutanan.
"Tidak pertama kan sudah beberapa kali hubungan
komunikasi Zulhas dengan Jokowi baik, secara pribadi baik. Bahkan saat Jokowi
jadi wali kota [Solo] itu sudah komunikasi, Jokowi wali kota [Solo], Zulhas kan
Menteri Kehutanan. Sudah baik sejak dulu," tutur Viva.
PAN kini masuk koalisi pemerintahan Jokowi. Hal itu ditandai
kehadiran Zulhas dan Eddy dalam pertemuan antara Jokowi dengan sejumlah ketua
umum parpol. Sekjen Partai NasDem, Johnny Gerald Plate menyebut PAN sebagai
sahabat baru dalam koalisi.
Terpisah, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan
kehadiran PAN dalam pertemuan tersebut membuktikan bahwa gotong royong dalam
kehidupan berbangsa harus dikedepankan. Apalagi di tengah pandemi virus corona
(Covid-19).
"Kehadiran Pak Zulkifli Hasan dan Bung Eddy Soeparno
selaku Ketua Umum dan Sekjen PAN semakin membuktikan bagaimana gotong royong
dikedepankan dan kehadiran beliau memberikan energi positif bagi konsolidasi
pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma"ruf Amin yang sangat penting di tengah
Pandemi," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/8).
Sore tadi, Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua
umum dan sekjen partai koalisi pemerintahan di Istana Kepresidenan. Dalam
kesempatan itu, menurut Hasto, turut hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati
Soekarnoputri.
Kemudian, hadir pula Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo
Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum PPP Suharso
Monoarfa, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Golkar
Airlangga Hartarto. Hasto dan sekjen partai-partai tersebut juga hadir dalam
pertemuan itu.
Menurut Hasto, dalam pertemuan tersebut membahas soal
dukungan mereka terhadap kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan
ekonomi nasional. Hasto menegaskan, seluruh pimpinan partai yang hadir
mendukung seluruh kebijakan Jokowi selama ini.
Hasto meyakini, pertemuan tersebut semakin memperkuat
optimisme dalam menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lain, ia menyebut bahwa
pertemuan itu juga merupakan tradisi dalam berdemokrasi.
"Dari dialog antar ketum Parpol dengan Presiden Jokowi
selain memperkuat optimisme juga merupakan tradisi baik dalam demokrasi
Pancasila," ujar Hasto. [qnt]
