KPK: Korupsi Kepala Daerah Kerap Terungkap karena Laporan Orang Terdekat, termasuk Istri

Redaksi - Polhukam

Selasa, 10 November 2020 - 18:46 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Ketua KPK, Komjen Firli Bahuri, membeberkan, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah biasanya terungkap karena laporan orang terdekat. Sudah banyak perkara KPK yang menjadi contoh.

Menurut Firli, orang terdekat itu bisa rekan kerja hingga keluarga. Bahkan, ia menyebut KPK pernah mengungkap kasus korupsi kepala daerah yang dilaporkan istrinya.

Baca Juga:

Alex Noerdin Batal Ditahan di KPK, Dirdik Jampidsus: Saya Tak Mau Berdinamika!

Hal tersebut disampaikan oleh Firli dalam acara webinar Pembekalan Cakada Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, NTT, dan Kalimantan Timur, yang disiarkan di akun YouTube Kanal KPK, Selasa (10/11/2020).

"Pengalaman empiris, Pak. Laporan korupsi itu yang dilakukan kepala daerah, Pak, pasti orang terdekat. Kami ambil contoh Pak, kami menangkap bupati yang lapor istrinya. Coba, Pak, seorang istri melaporkan bupati yang korupsi," kata dia.

"Kira-kira apa jawabannya kenapa? Karena dia hanya menerima, tapi tidak menikmati. Begitu terima (uang korupsi), uang itu langsung digeser Pak ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dan istri kelima," sambungnya.

Baca Juga:

Diburon 15 Tahun, Terpidana Kasus Korupsi Bank Mandiri Ditangkap di Bandung

Firli tak merinci kasus tersebut terjadi pada kepala daerah mana dan kapan. Namun, saat itu, Firli menyebut KPK mendapatkan laporan bahkan dengan foto uang diduga hasil korupsi sang kepala daerah.

"Dia foto kepada kita, Pak, 'ini Pak uang baru diterima oleh suami saya, kemarin kampanye saya habis-habisan. Begitu sudah jadi, distribusinya distribusi istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat'. Ini terjadi ini, bukan tidak terjadi, bener terjadi, real," ucap Firli.

Tak hanya oleh istri, nyatanya orang terdekat juga bisa dari rekan kerja. Firli menceritakan, bahwa ada wakil kepala daerah yang melaporkan kepala daerah yang melakukan korupsi untuk bisa duduk sebagai pimpinan yang menggantikannya.

Namun demikian, Firli mengimbau kepada wakil kepala daerah apabila terpilih tidak coba-coba berusaha mengambil kursi kepala daerah.

"Satu hal saya ingatkan, ini duduk berdampingan bupati wakil bupati calon, wali kota dan wakil calon wali kota, berdampingan saat nyalon, saya titip, nanti kalau terpilih jangan ada coba-coba gergaji kursinya bupati, kursinya wali kota," kata Firli.

Firli bercerita, KPK kerap mendapatkan laporan tindak pidana korupsi dari orang terdekat yang dilaporkan.

"Kenapa, karena yang melaporkan korupsi itu orang terdekat. Gubernur korupsi, dilaporkan wakil gubernur. Harapannya, 'mudah-mudahan cepat ditangkap oleh KPK, aku jadi gubernur'," kata Firli.

"Yang wakil wali kota juga begitu, mudah-mudahan wali kotanya cepat ditangkap oleh KPK, biar saya jadi wali kota, yang bupati juga begitu. Tolong kalau para wakil mau jadi gubernur, pengin jadi bupati, pengin jadi wali kota, tahan dulu nafsu-nya sampai 5 tahun, ini titip nih, bisa enggak nih?" ucap Firli.

Firli menambahkan, modus korupsi kepala daerah pun sudah terbaca oleh KPK. Dia merinci ada beberapa dinas di daerah yang memang rawan untuk terjadi tindak pidana rasuah.

"Setidak-tidaknya lima kepala dinas itu satu, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemukiman tuh, terus Dinas Diknas, BKAD, ya tambah lagi satu lagi lah Bapedda itu, enam ini yang dipanggil oleh sekda kalau bupati atau gubernur cari duit," kata dia.

"Enam atau lima kepala dinas manggil lagi rekanannya, jadi jangan berpikir kalau bapak melakukan korupsi KPK akan kesulitan mencari bukti bapak," pungkasnya. [dhn]

Tag:

Korupsi KPK