WahanaNews.co | Ketua KPK, Komjen
Firli Bahuri, membeberkan, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah biasanya
terungkap karena laporan orang terdekat. Sudah banyak perkara KPK yang menjadi
contoh.
Menurut
Firli, orang terdekat itu bisa rekan kerja hingga keluarga. Bahkan, ia menyebut
KPK pernah mengungkap kasus korupsi kepala daerah yang dilaporkan istrinya.
Baca Juga:
OTT di Mandailing Natal, KPK Tangkap 6 Orang Terkait Proyek Jalan PUPR
Hal
tersebut disampaikan oleh Firli dalam acara webinar Pembekalan
Cakada Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, NTT, dan Kalimantan Timur, yang disiarkan di akun YouTube Kanal KPK, Selasa (10/11/2020).
"Pengalaman
empiris, Pak. Laporan korupsi itu yang dilakukan kepala daerah, Pak, pasti
orang terdekat. Kami ambil contoh Pak, kami menangkap bupati yang lapor
istrinya. Coba, Pak, seorang istri melaporkan bupati yang korupsi," kata
dia.
"Kira-kira
apa jawabannya kenapa? Karena dia hanya menerima, tapi tidak
menikmati. Begitu terima (uang korupsi), uang itu langsung digeser Pak ke istri
kedua, istri ketiga, istri keempat, dan istri kelima," sambungnya.
Baca Juga:
Skandal Korupsi Program Digitalisasi, Eks Mendikbud Nadiem Dicegah ke Luar Negeri
Firli tak
merinci kasus tersebut terjadi pada kepala daerah mana dan kapan. Namun, saat
itu, Firli menyebut KPK mendapatkan laporan bahkan dengan foto uang diduga
hasil korupsi sang kepala daerah.
"Dia
foto kepada kita, Pak, 'ini Pak uang baru diterima oleh suami saya, kemarin
kampanye saya habis-habisan. Begitu sudah jadi, distribusinya distribusi istri
satu, istri dua, istri tiga, istri empat'. Ini terjadi ini, bukan tidak
terjadi, bener terjadi, real," ucap Firli.
Tak hanya
oleh istri, nyatanya orang terdekat juga bisa dari rekan kerja. Firli
menceritakan, bahwa ada wakil kepala daerah yang melaporkan kepala daerah yang
melakukan korupsi untuk bisa duduk sebagai pimpinan yang menggantikannya.
Namun
demikian, Firli mengimbau kepada wakil kepala daerah apabila terpilih tidak
coba-coba berusaha mengambil kursi kepala daerah.
"Satu
hal saya ingatkan, ini duduk berdampingan bupati wakil bupati calon, wali kota
dan wakil calon wali kota, berdampingan saat nyalon, saya titip, nanti kalau
terpilih jangan ada coba-coba gergaji kursinya bupati, kursinya wali
kota," kata Firli.
Firli
bercerita, KPK kerap mendapatkan laporan tindak pidana korupsi dari orang
terdekat yang dilaporkan.
"Kenapa,
karena yang melaporkan korupsi itu orang terdekat. Gubernur korupsi, dilaporkan
wakil gubernur. Harapannya, 'mudah-mudahan cepat ditangkap oleh KPK, aku jadi
gubernur'," kata Firli.
"Yang
wakil wali kota juga begitu, mudah-mudahan wali kotanya cepat ditangkap oleh
KPK, biar saya jadi wali kota, yang bupati juga begitu. Tolong kalau para wakil
mau jadi gubernur, pengin jadi bupati, pengin jadi wali kota, tahan dulu
nafsu-nya sampai 5 tahun, ini titip nih, bisa enggak nih?" ucap Firli.
Firli
menambahkan, modus korupsi kepala daerah pun sudah terbaca oleh KPK. Dia
merinci ada beberapa dinas di daerah yang memang rawan untuk terjadi tindak
pidana rasuah.
"Setidak-tidaknya
lima kepala dinas itu satu, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemukiman tuh,
terus Dinas Diknas, BKAD, ya tambah lagi satu lagi lah Bapedda itu, enam ini
yang dipanggil oleh sekda kalau bupati atau gubernur cari duit," kata dia.
"Enam
atau lima kepala dinas manggil lagi rekanannya, jadi jangan berpikir kalau
bapak melakukan korupsi KPK akan kesulitan mencari bukti bapak,"
pungkasnya. [dhn]
