WahanaNews.co |
Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur disorot
lagi. Kali ini Ketua KPK Firli Bahuriangkat bicara.
Menurut Firli,Anies Baswedansebagai
Gubernur DKI Jakarta pastinya sangat memahami penyusunan program APBD DKI.
Baca Juga:
Soal OTT Capim KPK Johanis Tanak dan Benny Mamoto Beda Pandangan
Begitu juga dengan koleganya di DPRD DKI Jakarta yang
memiliki tugas kewenangan untuk menetapkan RAPBD menjadi APBD.
Dengan demikian, pihak-pihak tersebut mustinya
mengetahui alokasi anggaran pengadaan lahan DKI sehingga KPK perlu keterangan
darinya.
"Jadi perlu dimintai keterangan sehingga menjadi
terang benderang," tegasnya, Senin (12/7/2021), seperti dilansir dari detiknews.
Baca Juga:
Korupsi APD Kemenkes, KPK Ungkap Satu Tersangka Beli Pabrik Air Minum Kemasan Rp60 Miliar
Di sisi lain, Firli juga memastikan akan mengungkap
semua pihak yang terlibat baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif.
Dengan bukti yang kuat, Firli mengatakan tidak akan
pandang bulu untuk mengungkap semua yang terlibat sesuai dengan prinsip kerja
KPK.
Hal tersebut, jelas Firli, karena anggaran pengadaan
lahan tersebut menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.
Selanjutnya, Firli Bahurimenyatakan bahwa ia
memahami keinginan masyarakat agar kasus korupsi bisa terselesaikan secara
tuntas.
Untuk itu, jelas Firli, pihaknya harus bekerja mencari
dengan mengumpulkan bukti agar bisa mengungkap kasus tersebut dan menemukan
tersangkanya.
KPK akan menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok yakni
kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel,
proporsional, dan menjunjung tinggi HAM. (Tio)
