Wartawan sempat menanyakan hal yang sama kepada Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin, setelah ia menyerahkan pernyataan keberatan atas rekapitulasi hasil verifikasi partainya oleh KPU RI.
Seandainya merasa ada kejanggalan dalam verifikasi faktual yang dilakukan di tingkat kota/kabupaten, seyogianya Partai Ummat menyampaikan keberatan di tingkat kota/kabupaten pula.
Baca Juga:
27 DPW Partai Ummat Bangkit Lawan AD/ART Amien Rais yang Dinilai Otoriter
Pasalnya, dalam Pasal 130-132 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024, disebutkan bahwa proses rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat kota/kabupaten dan provinsi turut dihadiri oleh partai politik.
Namun, Nazaruddin justru mempersoalkan partainya tidak pernah mendapatkan salinan berita acara atas rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat kota/kabupaten serta provinsi. Menurutnya, ketentuan itu sudah diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022.
"Kabupaten/kota itu tidak ada mekanisme penandatanganan berita acara dan tidak ada kewajiban KPU daerah menyampaikan hasil rekapitulasi kepada partai politik, hanya disebutkan bahwa KPU daerah menyampaikan hasil rekapitulasi itu kepada KPU provinsi," ungkapnya, kemarin.
Baca Juga:
Partai Ummat Gugat Ambang Batas Parpol Lolos Parlemen ke MK
"Sedangkan di Pasal 32 PKPU itu, disebutkan bahwa KPU provinsi juga tidak punya kewajiban untuk menyampaikan salinan rekapitulasi itu kepada partai politik. Mereka hanya diberi kewajiban untuk menyampaikan ke KPU pusat. Nah di KPU pusat ini lah kemudian kita bisa menyampaikan ini (keberatan)," jelas Nazaruddin.
Kini, Partai Ummat mengaku tengah mempersiapkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Partai Ummat telah menunjuk advokat Denny Indrayana untuk menangani perkara ini. [eta]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
