WahanaNews.co | Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Kamis (11/11/2021), hadir secara virtual dalam acara The 58th Annual International Association of Women Police (IAWP) Training Conference.
Ia menyoroti masih minimnya polisi wanita di Kepolisian RI (Polri).
Baca Juga:
Menteri Keuangan Terima Kunjungan President of Global Development Gates Foundation
Sri Mulyani menyebut, rata-rata kepolisian di negara lain jumlah polisi wanitanya mencapai lebih dari 10 persen dari seluruh personel.
Sementara di Polri, anggotanya yang perempuan baru 5 persen.
"Kepolisian RI merupakan kepolisian negara dengan kekuatan terbesar ke-2 di dunia setelah China, terdapat 450.000 anggota polisi. Namun, hanya sekitar 5 persen anggotanya yang perempuan, sementara di negara lain rata-rata jumlah polisi wanitanya lebih dari 10 persen," kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari akun Instagram-nya, Jumat (12/11/2021).
Baca Juga:
Indonesia Tunjukkan Ketahanan Ekonomi dan Komitmen Masa Depan pada Peluncuran Survei Ekonomi OECD 2024
Sri Mulyani juga menyoroti minimnya perempuan yang menjabat sebagai pimpinan di Polri.
"Begitu pun polisi wanita yang menduduki jabatan pimpinan, persentasenya masih kecil. Saya berharap kita dapat meningkatkan kesetaraan gender di kepolisian," ujarnya.
Menurut dia, polisi wanita memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan rasa aman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.
Pada kasus seperti kekerasan terhadap wanita tersebut, polisi wanita akan membuat korban merasa lebih terlindungi dan percaya hukum akan ditegakkan secara adil terhadap pelaku kejahatan.
Menurut data WHO pada 2021, hampir satu dari tiga perempuan di dunia, yaitu sekitar 736 juta perempuan, diperkirakan pernah menjadi korban kekerasan setidaknya sekali dalam hidup mereka.
Dari jumlah tersebut, kurang dari 40 persennya saja yang mau mencari pertolongan atas kekerasan yang dihadapinya.
"Kehadiran polisi wanita juga menjadi inspirasi tidak hanya bagi kesetaraan gender di lingkungan institusi kepolisian, namun juga bagi masyarakat kita dalam upaya menciptakan ekosistem yang aman dan menjamin perlindungan bagi wanita," kata Sri Mulyani.
Dari perspektif ekonomi, dia menambahkan, kekerasan yang dialami perempuan ada kaitannya dengan kesejahteraan.
"Data PBB menunjukkan bahwa perempuan yang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah lebih berisiko mengalami kekerasan. Perempuan yang kurang berdaya, terutama secara ekonomi, lebih berpotensi menjadi korban kekerasan," tutur Sri Mulyani.
"Oleh karena itu, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sangat penting dalam memperkuat perekonomian nasional dan kesejahteraan bersama. Dan hal itu lah yang terus dilakukan Pemerintah Indonesia melalui kebijakan fiskalnya," tutupnya. [qnt]
