Calon wakil presiden nomor urut 3 ini mengatakan Satpol PP diangkat pemerintah untuk melayani masyarakat, sehingga tidak diperbolehkan menunjukkan keberpihakan.
Dia curiga bahwa ada pihak yang mendorong agar anggota Satpol PP berani menyatakan dukungan.
Baca Juga:
Geger Kasus Mutilasi di Garut, Polisi Tetapkan Satu Tersangka
"Anggota Satpol PP tidak akan seberani itu tanpa ada dorongan. Kita harus melihat siapa yang mungkin memberikan dorongan, apakah dari luar atau dari dalam. Hal ini perlu dipertimbangkan. Namun, yang pasti, tindakan tersebut tidak etis," ujar Moeldoko.
Sebelumnya, tersebar video pernyataan dukungan dari sejumlah anggota Satpol PP di Garut untuk Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi.
"Dengan penuh hormat, kami dari forum komunikasi bantuan polisi pamong praja Kabupaten Garut menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka, kami mengucapkan terima kasih," ucap seorang pria memimpin sejumlah anggota Satpol PP dalam video tersebut.
Baca Juga:
Tragedi Mengerikan: Kronologi ODGJ Mutilasi ODGJ di Depan Umum
Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Garut menghukum pria tersebut dengan penangguhan selama tiga bulan tanpa gaji, sedangkan anggota Satpol PP lainnya mendapat sanksi satu bulan tanpa gaji.
Kasatpol PP Garut, Usep Basuki Eko, menjelaskan bahwa yang terlibat dalam video tersebut bukanlah aparatur sipil negara (ASN), melainkan tenaga kerja kontrak (TKK) dan pegawai sukarelawan (sukwan).
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
