WahanaNews.co | Kubu Rizieq Shihab mengklaim telah mendapatkan izin untuk
menggelar acara Maulid Nabi dan
hajatan pernikahan di Petamburan pada 14 November lalu.
Hal ini disampaikan dalam sidang
gugatan praperadilan soal kasus itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin
(5/1/2021).
Baca Juga:
Kadiv Humas Polri : Nama Calon Wakapolri Sudah ada, Saat ini Sedang Dalam Proses Pemilihan.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI
Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantahnya.
Riza menilai, yang
disampaikan kubu Rizieq hanyalah klaim sepihak.
Menurutnya, hal ini
sudah sering terjadi di pengadilan manapun. Sebab, mereka
pasti membutuhkan argumentasi untuk membela diri di hadapan majelis hakim.
Baca Juga:
Rapat Paripurna Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR
"Ya, kalau di
pengadilan, di mana pun, punya hak membela diri. Itu hak siapa saja. Boleh membela,
sampaikan argumentasinya," ujar Riza di Balai Kota, Selasa (5/1/2021).
Riza menyebut, pihak
Dinas Perhubungan dan Pemkot Jakarta Pusat tak mungkin memberikan Rizieq izin
untuk mengadakan acara.
Sebab, atasannya, Gubernur Anies
Baswedan, sudah membuat aturan larangan mengadakan acara kerumunan di tengah
pandemi Covid-19.
"Tidak mungkin kami mendukung
kegiatan yang kami atur tidak boleh. Masak kami bilang tidak boleh kerumunan
terus kami malah menjaga kerumunan," ujarnya.
Tak hanya itu, Riza menyebut, Wali Kota Jakarta Pusat sudah memberikan peringatan terkait acara
itu.
Bahkan, pihaknya
sudah menjatuhkan denda Rp 50 juta kepada Rizieq karena dianggap melanggar
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Jadi,
sosialisasinya sudah, kampanye sudah, ditegur secara lisan sudah, ditegur
secara tertulis sudah, bahkan diberi sanksi juga sudah," tuturnya.
Karena itu, ia tak ambil pusing dengan
klaim FPI tersebut. Ia menyerahkan prosesnya di pengadilan kepada majelis hakim
untuk bisa mengungkapkan kebenarannya.
"Nanti pengadilan, hakim yang
melihat, mana yang benar, mana yang salah. Semua kita serahkan ke pihak yang
berwenang," pungkasnya. [dhn]
