WAHANANEWS.CO, Jakarta - Skandal korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara kembali menyeruak setelah dua operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/6/2025).
Kasus ini membongkar dugaan korupsi senilai ratusan miliar rupiah dari proyek-proyek strategis yang mestinya membangun infrastruktur vital.
Baca Juga:
Kekayaan Kadis PUPR Sumut Terkuak: Rp 4,9 Miliar Saat Jadi Tersangka KPK
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan total nilai proyek yang disasar dalam dua OTT tersebut mencapai Rp 231,8 miliar.
“Setelah melalui proses pemantauan, kami kumpulkan data dan menemukan bahwa ada proyek pembangunan jalan di dua tempat. Pertama, di Dinas PUPR Sumatera Utara,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
Proyek pertama adalah Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2023 senilai Rp 56,5 miliar. Selanjutnya, proyek tahun 2024 di jalur yang sama dengan nilai Rp 17,5 miliar.
Baca Juga:
Mandailing Natal Jadi Titik Awal OTT KPK, Dugaan Suap Proyek Jalan Seret ASN dan Swasta
Lalu ada proyek rehabilitasi dan penanganan longsor tahun 2025, serta preservasi jalan di tahun yang sama.
OTT kedua membidik proyek di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut, termasuk pembangunan Jalan Sipiongot–batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp 96 miliar, dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot dengan nilai Rp 61,8 miliar.
“Sehingga total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp 231,8 miliar,” tegas Asep.
Dalam pengusutan kasus ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Tiga di antaranya adalah pejabat pemerintah, yakni TOP (Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut), RES (Kepala UPTD Gunung Tua), dan HEL (Kepala UPTD sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen).
Dua tersangka lain berasal dari pihak swasta, yakni KIR selaku Direktur Utama PT DNG, dan RAY selaku Direktur PT RN.
KPK menduga KIR dan RAY memberikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada tiga pejabat tersebut untuk memuluskan proyek di lingkungan PJN Wilayah 1.
“Uang Rp 2 miliar ini kemungkinan besar akan dibagikan kepada pihak-pihak tertentu, dengan harapan memperoleh proyek pembangunan jalan,” ungkap Asep.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
