WahanaNews.co, Jakarta - Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), memprediksi Partai Demokrat bakal menghadapi kesulitan dalam upaya membangun koalisi baru dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Menurut pandangan saya, kemungkinan untuk membentuk poros politik yang baru ini tampaknya cukup sulit. Mengapa? Ada beberapa alasan," kata Ujang, melansir Tempo, Senin (11/9/2023).
Baca Juga:
Kasus Suap Hasbi Hasan, KPK Periksa Petinggi Demokrat
Ujang menjelaskan tiga alasan utamanya. Pertama, ia mencatat bahwa PKS sudah pasti akan terhubung dengan Anies Baswedan. Kedua, ia melihat bahwa PPP cenderung tetap berada di dekat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.
Ketiga, Ujang menyatakan bahwa jika koalisi ini benar-benar terbentuk, maka tidak akan ada kandidat presiden yang mendapat prioritas.
“Siapa capres unggulannya? Tidak ada capres yang memiliki elektabilitas yang, tinggi,” kata dia.
Ia mengatakan Sandiaga Uno memiliki elektabilitas pada cawapres, bukan capres. Sama seperti elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hanya masuk bursa cawapres.
Baca Juga:
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Bakal Ikuti Pelantikan Hari Ini
“Kalau tidak ada capres unggulan maka percuma koalisi tidak akan menang, maka akan tumbang,” kata Ujang.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengakui kecil kemungkinan partainya membentuk koalisi baru ketimbang bergabung dengan koalisi yang sudah ada.
Herman menjawab diplomatis ketika ditanya apakah akan membentuk koalisi baru. Ia mengatakan dalam politik segalanya serba mungkin.
Dia menilai nasib soal ada atau tidaknya koalisi baru bergantung pada takdir dari Tuhan.
“Tapi kemungkinannya menurut saya sangat kecil ya dibandingkan dengan kepada dua koalisi yang sudah pasti,” kata Herman setelah acara syukuran HUT ke-22 Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (9/9/2023).
Herman menyebutkan bahwa partainya memiliki pertimbangan yang logis untuk menetapkan syarat jika ingin bergabung dengan koalisi. Sebelumnya, saat mereka membentuk Koalisi Perubahan bersama NasDem dan PKS, Herman mengungkapkan bahwa mereka memulainya dari awal.
"Hanya saja, saat ini kita bergabung dalam koalisi yang telah terbentuk. Oleh karena itu, kita perlu berpikir secara logis. Jika ada peluang yang terbuka dan pembicaraan yang masuk akal, tentu saja itu akan menjadi bagian dari Demokrat," kata Herman.
Herman juga menyatakan bahwa arah koalisi Partai Demokrat setelah keluar dari Koalisi Perubahan akan ditentukan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas).
Ia awalnya menjadwalkan Rapimnas pada tanggal 13-14 September 2023, tetapi kemudian terjadi perubahan jadwal. Ia menjelaskan bahwa jadwal Rapimnas akan menunggu petunjuk dari AHY.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
