WAHANANEWS.CO, Jakarta - Australia, Papua Nugini, dan Indonesia memulai pertemuan tahunan para menteri pertahanan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama militer, setelah perjanjian pertahanan baru antara Australia dan Papua Nugini yang sempat menimbulkan kekhawatiran di Jakarta.
Papua Nugini menyuarakan kekhawatiran terkait perbatasannya dengan Indonesia, menyerukan pembentukan "zona aman", atau sebagai area pemisah, yang baru sepanjang 10 kilometer antara kedua negara.
Baca Juga:
AS Edarkan Draf Pembentukan Pasukan Keamanan Gaza, Turki Tekankan Legitimasi Mandat
Nantinya, zona ini akan dilarang dimasuki oleh pasukan militer dan pemerintah.
Melansir detik, Rabu (4/12/2025) permohonan ini dilakukan setelah Australia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian pertahanan bersama yang bersejarah pada bulan Oktober, yang berkomitmen untuk saling membela dalam menghadapi serangan bersenjata.
Lebih dari sebulan kemudian, Australia dan Indonesia mengumumkan mereka sudah menyelesaikan negosiasi perjanjian keamanan antara keduanya, yang akan ditandatangani di Jakarta oleh Perdana Menteri Anthony Albanese dan Presiden Prabowo Subianto pada bulan Januari.
Baca Juga:
Eropa dan Ukraina Susun Proposal Gencatan Senjata, Libatkan AS sebagai Mediator Utama
Namun, Menteri Pertahanan Papua Nugini Billy Joseph mengatakan kepada ABC kalau Indonesia telah "menyampaikan kekhawatiran" tentang pakta keamanan antara Australia dan negaranya.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai Perjanjian Pukpuk, Australia berjanji untuk membantu memperkuat kekuatan pertahanan Papua Nugini dengan memasok senjata, peralatan militer, mengadakan latihan dan pelatihan bersama.
Perjanjian ini juga akan memungkinkan Australia untuk merekrut warga negara Papua Nugini ke dalam pasukan pertahanannya dan sebaliknya.
