Kelompok-kelompok masyarakat adat di Papua Barat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dari Indonesia selama puluhan tahun, dan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia Papua dilaporkan telah meningkat.
Baik Australia maupun Papua Nugini bersikeras menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, meskipun pemerintah Papua Nugini juga sudah menyuarakan keprihatinan mereka tentang pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan keras yang disertai kekerasan di sana.
Baca Juga:
AS Edarkan Draf Pembentukan Pasukan Keamanan Gaza, Turki Tekankan Legitimasi Mandat
Dr Joseph mengatakan kekerasan di Papua berisiko merembet ke perbatasan.
"Kami sangat menghormati apa pun yang terjadi di wilayah Indonesia sebagai urusan internal Indonesia," kata Dr Joseph.
"Tetapi jika sampai ke wilayah Papua Nugini, pasti akan melibatkan kami."
Baca Juga:
Eropa dan Ukraina Susun Proposal Gencatan Senjata, Libatkan AS sebagai Mediator Utama
Ia mengatakan Papua Nugini mengusulkan pembangunan "zona aman" sepanjang 10 km di sepanjang perbatasan, yang akan menjadi "kawasan tanpa penghuni" yang bebas dari infrastruktur militer.
"Lalu kami membangun pos patroli gabungan di sepanjang jalur tersebut agar TNI dan PNGDF [Pasukan Pertahanan Papua Nugini] dapat menjaga, dan kedua belah pihak dapat bersama-sama mengawasi tanah tak bertuan tersebut," ujarnya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
