WahanaNews.co | PDIP telah menyiapkan sejumlah kandidat untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang.
Nantinya, kandidat Calon Presiden yang diusung untuk menggantikan posisi Joko Widodo alias Jokowi akan ditentukan langsung oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga:
Kubu Ganjar Tegaskan Tak Tertarik Dukungan FPI dan PA 212
Sejumlah nama-nama potensial Calon Presiden pun mulai mengemuka dari PDIP.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memastikan, partainya tetap menjunjung tinggi demokrasi, tetapi mengutamakan kedisiplinan atas seluruh kebijakan, terutama mengenai Pilpres 2024.
Hasto menekankan, berdasarkan Kongres PDIP, keputusan kandidat Pilpres 2024 berada di tangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga:
Relawan GPGP Nilai Konsep Blue Economy Ganjar Strategis untuk Kesejahteraan Rakyat
Kader partai berlambang banteng tersebut saat ini diminta fokus untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
"Kami telah menegaskan bahwa berkaitan siapa Capres dan Cawapres berdasarkan Kongres V di Bali, Ibu Megawati-lah yang akan mengambil keputusan," kata Hasto, di sela-sela acara sunatan massal di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10/2021).
Hasto kemudian membocorkan beberapa nama kandidat Calon Presiden pengganti Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Di antaranya, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, hingga Oli Dondokambey.
Sementara dari internal partai. antara lain, Prananda Prabowo, dan Ahmad Basarah.
"Partai terus menyiapkan langkah-langkah kaderisasi bagi hadirnya pemimpin untuk bangsa dan negara termasuk di dalamnya ada Mbak Puan, ada Pak Ganjar Pranowo, dari kalangan pemerintahan ada Bu Risma, kemudian ada Pak Anas dari Banyuwangi, ada Pak Oli," terang Hasto.
"Kalau dari jajaran internal partai yang tidak duduk di dalam pemerintahan, ada juga sosok seperti Mas Prananda Prabowo, Pak Ahmad Basarah, dan sebagainya," ucapnya.
Dia menyadari ada sejumlah kader PDIP yang mendorong sosok untuk diajukan di Pilpres 2024, sebelum menunggu keputusan dari Megawati.
Salah satu pihak yang meneriakkan isu itu ialah Ketua DPC Solo, FX Hadi Rudyatmo.
Hasto menilai, eks Wali Kota Solo itu seharusnya mengetahui aturan main yang berlaku di PDIP.
"Itu obrolan di warung bagi Pak Rudy. Pak Rudy ini kan sosok senior. PDIP ini kan partai demokrasi. Semua paham kultur di PDI Perjuangan. Yang penting ketika Ibu Megawati mengambil keputusan, semua taat dan berdisiplin," jelas dia.
Politikus asal Yogyakarta itu menyatakan, PDIP juga punya mekanisme di internal partai untuk menjaring kader-kader terbaik.
Struktur pengurus PDIP juga diminta untuk melakukan konsolidasi partai.
Hasto mengingatkan bahwa PDIP secara partai punya kepentingan lebih besar dan setiap kader yang bergabung juga masuk dengan sukarela guna menyatukan diri pada kepentingan yang lebih besar.
"Bagi mereka yang tidak memahami aspek strategis tentang pentingnya menyiapkan pemimpin bagi masa depan bangsa dan negara dan hanya mau bertindak sendiri tanpa disiplin, boleh saja kalau mau keluar dari partai. Partai ini memiliki sejarah yang panjang, memiliki pengalaman yang cukup luas dalam menjabarkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga dalam perspektif ini partai harus menegakkan disiplin," jelas dia.
Hasto meyakini, Megawati akan memilih sosok yang tepat setelah mendengar aspirasi rakyat dan berkontemplasi memohon petunjuk Tuhan Yang Mahakuasa.
Tugas Megawati, kata Hasto, bukan hanya memilih, tetapi melihat sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan Joko Widodo.
"Karena apa yang dilakukan partai adalah kesinambungan kepemimpinan dari Pak Jokowi dengan berbagai prestasinya. Sangat penting untuk dicarikan sosok yang paling tepat dalam melanjutkan estafet kepemimpinan itu," kata Hasto.
Jadi sebaiknya semua sabar, tunggu momentum yang tepat, mengingat jadwal dan tahapan Pemilu saja belum ditetapkan.
Hasto: Pemimpin Bukan Hanya Berdasarkan Elektabilitas Survei
Hasto Kristiyanto juga mengatakan, tolok ukur pemimpin negara tidak hanya ditentukan dari elektabilitas versi survei.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi tingkat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang mengimbangi Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, Senin (18/10/2021).
“Tolok ukur seorang pemimpin bagi bangsa dan negara tidak semata-mata ditentukan oleh survei,” sebut Hasto.
Hasto kemudian mencontohkannya dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dulu punya tingkat elektabilitas tinggi namun selalu bimbang dalam mengambil keputusan.
“Kalau kita lihat, Pak SBY dulu surveinya juga tinggi, tapi keputusan politiknya bagaimana?” ucap dia.
Hasto menegaskan, PDI-P mencari sosok yang berani mengambil tanggung jawab, meski harus menanggung beban berat.
“Ini menjadi pendidikan politik bagi kita. Kita mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil keputusan meski dia pahit,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa saat ini pihaknya tidak mencari sosok yang menyenangkan semua pihak.
Tapi sosok yang bisa menyelesaikan berbagai tantangan di depan.
“Tantangan-tantangan internasional, ketegangan di laut tiongkok selatan, krisis di timur tengah yang belum selesai, dan beban dari kebijakan fiskal kita terhadap utang akibat pandemi ini,” jelas Hasto.
Dominasi 3 Nama
Belum ada perubahan berarti dalam daftar nama tokoh yang masuk bursa Calon Presiden tahun 2024 mendatang.
Hingga hari ini, "hanya" tiga nama bakal Calon Presiden yang bersaing ketat di sejumlah hasil survei.
Mereka adalah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Hasil survei terbaru Litbang Kompas pada Oktober 2021 menunjukkan, Prabowo yang sebelumnya selalu menduduki peringkat pertama elektabilitas bakal Calon Presiden (Capres), kini tersusul oleh Ganjar.
Elektabilitas keduanya sama-sama berada di angka 13,9 persen.
Sementara, elektabilitas Anies berada 4 persen di bawah Prabowo dan Ganjar, yakni 9,6 persen.
Disusul oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (5,1 persen); Menteri Sosial, Tri Rismaharini (4,9 persen); Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno (4,6 persen); dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (4,5 persen).
Ada pula nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan elektabilitas 1,9 persen; Menko Polhukam, Mahfud MD (1,2 persen); dan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo (1,1 persen).
Sementara nama tokoh lain, seperti Ketua DPR, Puan Maharani; Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; elektabilitasnya masih di bawah 1 persen.
Ganjar Melonjak
Elektabilitas Ganjar Pranowo, dalam pencalonan Presiden (Capres) untuk Pemilu 2024 saat ini meningkat signifikan.
Bahkan, hasil survei terbaru Litbang Kompas yang dilakukan pada 26 September - 9 Oktober 2021 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi Indonesia menunjukkan, elektabilitas Ganjar imbang dengan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan oleh peneliti utama Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, Senin (18/10/2021).
Bestian mengatakan, pada survei April 2021, jarak antara Ganjar dengan Prabowo cukup jauh.
Elektabilitas Ganjar pun sebelumnya juga di bawah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Kala itu, Ganjar memiliki elektabilitas sebesar 7,3 persen atau berada di posisi ketiga.
Namun, kini jarak antara Ganjar dan Prabowo semakin dekat.
Mereka sama-sama meraih elektabilitas sebesar 13,9 persen dalam survei Calon Presiden (Capres) untuk Pemilu 2024.
"Tadinya berjarak cukup lebar antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan, kini menjadi semakin dekat, terutama Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo," kata Bestian.
"Kali ini melonjak menjadi 13,9 persen, hampir sama atau katakanlah masih dalam rentang hasil yang sama dengan Pak Prabowo Subianto," terang Bastian.
Jika dibandingkan survei April, elektabilitas Ganjar mengalami lonjakan 6 persen, sedangkan Prabowo turun 2,5 persen.
Sementara Anies cenderung stagnan.
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, Senin (18/10/2021), menjelaskan, dari tiga nama Capres dengan elektabilitas teratas, hanya Ganjar yang mengalami kenaikan tingkat keterpilihan.
”Jika dibandingkan survei April, elektabilitas Ganjar mengalami lonjakan 6 persen, sedangkan Prabowo turun 2,5 persen. Sementara Anies cenderung stagnan,” tuturnya.
Bukan Jaminan Jadi Capres
Perlu dicatat, meski elektabilitas ketiga nama ini tergolong tinggi, mereka belum tentu bisa mengikuti Pilpres 2024.
Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hanya partai politik atau gabungan parpol yang menguasai minimal 20 persen kursi DPR atau meraih 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2019 yang bisa mengusung Capres.
Sampai saat ini, baru Prabowo yang punya kendaraan politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Beberapa waktu belakangan, sudah ada usulan dari para pengurus daerah agar Partai Gerindra kembali mengusung Prabowo pada Pilpres 2024.
Adapun Ganjar, kendati merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), belum mendapatkan kendaraan politik.
Hingga saat ini, Ketua Umum PDI-P belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024, karena masih fokus membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19.
Selain itu, belum ada pula sinyal dari PDI-P akan mengusung Ganjar.
Seperti Ganjar, Anies juga belum menemukan parpol yang akan mengusungnya pada Pilpres 2024.
Anies sudah membuka komunikasi dengan sejumlah parpol, salah satunya Partai Amanat Nasional (PAN).
Secara khusus, Anies hadir untuk memberikan pembekalan kepada kader PAN dalam Workshop PAN di Bali, beberapa waktu lalu.
Dukungan untuk Anies Baswedan Kelompok masyarakat sipil yang mengatasnamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIS) menggelar deklarasi untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Deklarasi bertajuk “ANIS mendukung Anies menjadi Presiden 2024” itu digelar pada Rabu (20/10/2021) di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, yang dihadiri setidaknya 30 orang relawan.
Meski begitu, hingga kini belum ada partai politik yang menyatakan dukungannya pada Anies Baswedan. [qnt]
