WahanaNews.co | Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat mengatakan, KPU telah menyiapkan sejumlah metode pemungutan suara saat Pemilu 2024 untuk para WNI di luar negeri.
KPU, kata Sudrajat, menargetkan partisipasi Pemilu di luar negeri bisa mencapai 50 persen.
Baca Juga:
5 Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya Diberhentikan Sementara
Hal ini sebagaimana ia sampaikan saat diskusi publik bertema 'Persiapan, Tingkat Partisipasi dan Tantangan Pemilu 2024 di Luar Negeri' secara daring, Jumat (20/1/2023).
Sudrajat mengatakan, metode yang digunakan KPU untuk Pemilu di luar negeri diantaranya ialah tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) serta kotak suara keliling dan pos.
"KPU mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap pemenuhan hak WNI yang berada di luar negeri sesuai dengan amanat konstitusi," ujar Sudrajat.
Baca Juga:
KPU RI Utamakan Distribusi Logistik Pilkada ke Daerah 3T di Seluruh Indonesia
Sudrajat mengatakan, WNI yang terdaftar sebagai pemilih dapat mendatangi TPSLN yang sudah ditentukan KPU melalui PPLN. Selain itu, petugas juga bisa datang ke domisili WNI yang terdaftar sebagai pemilih dengan kotak suara keliling.
Sudrajat juga mengatakan, ada metode pemilihan lewat pos yang bisa digunakan bagi pemilih yang tidak dapat mendatangi lokasi TPS yang sudah ditentukan.
Sebelumnya, pada Pemilu 2019, KPU menargetkan capaian partisipasi luar negeri sebesar 50 persen namun tidak tercapai.
"Capaian partisipasi untuk Pemilu 2019 di luar negeri terdapat kenaikan, namun masih di bawah target yang dicanangkan KPU pada 2019 yaitu 50 persen, target ini menjadi target minimal yang harus tercapai pada Pemilu 2024," tegasnya.
Lebih lanjut Sudrajat mengatakan, rekrutmen PPLN telah dibuka sejak 16 Januari sampai 1 Februari 2023. Meski begitu, ia mengungkapkan masih ada sejumlah masalah dalam tahapan pemilu di luar negeri.
"Jangkauan sosialisasi masih minim karena luasnya wilayah kerja. Masa pencocokan dan penelitian (coklit) yang sangat terbatas, dan aturan perizinan pendirian TPSLN maupun pelaksanaan KSK yang berbeda-beda di masing-masing negara," paparnya.
Sementara disisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, pekerja migran ilegal menjadi tantangan dalam Pemilu di luar negeri. Menurutnya, TKI ilegal itu tak dilengkapi dokumen sehingga sulit didata.
"Saya kira teman-teman PMI ini harus menjadi perhatian bersama, karena teman-teman ini kemudian tidak dijaga oleh pengusaha," ujar Bagja.
"Sebenarnya yang paling banyak masalah ini di negara-negara yang banyak PMI-nya," sambungnya.
Bagja mengatakan, Arab Saudi menjadi negara terbanyak ditemukannya TKI ilegal. Oleh sebab itu, menurutnya, pemenuhan hak pilih TKI ilegal menjadi tugas bersama bagi penyelenggara Pemilu.
"Pekerja migran ilegal atau undocumented paling banyak di Saudi Arabia dan negara-negara timur tengah karena ada yang ditelantarkan oleh majikannya, sehingga tidak terdeteksi dan biasanya jadi pengungsi di depan Kedutaan Besar," pungkasnya.[mga]
