WahanaNews.co | Menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta aparatur sipil negara (ASN) harus netral.
"Para pegawai tak perlu takut bekerja secara profesional, termasuk untuk bersikap netral dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024," ujar Suhajar dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (25/7/2023).
Baca Juga:
Basarah Tegaskan Ketua Umum PDIP, Tak Pernah Larang Kepala Daerah Ikut Retret
Dalam seminar nasional bertajuk "Penguatan Integritas dan Netralitas ASN untuk Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Berkualitas Tahun 2024 bagi Purna Praja STPDN XVIII di Mason Pine Hotel Bandung, Jawa Barat, Senin (24/7), ia menyebutkan kuncinya hanya dua, yakni bekerja keras untuk melahirkan prestasi dan bekerja baik agar melahirkan simpati yang profesional agar tidak pernah non-"job".
Dia menjelaskan arah politik hukum Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Hal ini agar dapat menyinkronkan antara program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemilihan umum, parpol, dan presiden itu di barisan. Jadi sama-sama partai tertentu memperjuangkan presiden dan DPR-nya. Kalau presiden didukung partai tertentu dan DPR-nya kuat maka memperkuat sistem presidensial, itulah arah politik hukum pemilu serentak yang diputuskan MK," katanya.
Baca Juga:
Kemendagri Optimistis Kawasan Aglomerasi DKJ Dapat Tingkatkan Kontribusi Ekonomi
Suhajar berharap para alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mampu menghadapi tantangan global, sekaligus menjadi ASN yang profesional. Sebab, sistem pendidikan di IPDN telah mengajarkan berbagai nilai positif seperti pentingnya menjaga kedisiplinan, tata krama, etika, dan integritas.
"Ini pilihan kita, bekerjalah dengan baik sesuai dengan pilihan kita ini, harus netral dan profesional dalam bekerja," ucap Suhajar.
Tidak hanya itu, purnapraja IPDN harus mampu menjadi pelopor dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Adapun alumni IPDN dididik khusus untuk memahami kondisi di lapangan, utamanya di bidang pemerintahan.
