WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP) bersiap menggelar hajatan besar bertajuk Musyawarah Besar (Mubes) ke-XI yang akan berlangsung pada 26–28 Oktober 2025 di Hotel Sultan, Jakarta.
Forum lima tahunan ini menjadi momentum penting bagi organisasi besar tersebut untuk memilih Ketua Umum baru dan menentukan arah kebijakan strategis organisasi selama lima tahun mendatang.
Baca Juga:
MPC PP Rokan Hilir Gelar RPP PAC Secara Kolektif Periode 2025–2028
Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Ahmad Ali, menjelaskan pada Jumat (24/10/2025) bahwa Mubes XI akan membahas tiga agenda utama, yakni revisi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan program kerja nasional, serta perumusan isu-isu strategis kebangsaan yang akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah.
Dalam pelaksanaan Mubes XI ini, Ahmad Ali bertindak sebagai Ketua Penyelenggara, sedangkan Ir Piala Simanjuntak dipercaya sebagai Ketua Organising Committee (OC).
Menurut Ahmad Ali yang juga yang juga Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, sebagai organisasi besar dengan struktur hingga tingkat kabupaten, Mubes menjadi momentum penting bagi Pemuda Pancasila untuk menegaskan arah perjuangan dan peran sosialnya di tengah masyarakat.
Baca Juga:
Kuasa Hukum Ungkap Otak Pelaku Pembacokan Jaksa Deli Serdang Sakit Hati Diminta Rp138 Juta
“Karena keputusan tertinggi ada dalam Mubes, maka semua perencanaan, khususnya program kerja akan diputuskan dalam forum ini. Implementasinya nanti akan diterjemahkan dalam rapat kerja di setiap wilayah dan cabang,” ujar Ahmad Ali.
Peserta Mubes XI terdiri dari unsur MPN, Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) dari seluruh provinsi, serta Majelis Pimpinan Cabang (MPC) di tingkat kabupaten/kota, dengan jumlah mencapai sekitar 1.500 pengurus MPW dan MPC yang akan hadir di arena Mubes.
Ketua OC Ir Piala Simanjuntak menambahkan bahwa para pengurus yang telah mengonfirmasi kehadirannya berasal dari 36 MPW dan 415 MPC di seluruh Indonesia.
Selain pengurus, lanjut Piala, Mubes XI juga akan dihadiri ribuan kader dari berbagai daerah. “Diperkirakan nanti 3.000 hingga 4.000 kader akan hadir di arena Mubes XI,” tuturnya.
Lebih jauh, Ahmad Ali mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Sekretariat Negara agar Presiden Prabowo Subianto berkenan hadir dalam pembukaan Mubes XI. Namun karena padatnya agenda kenegaraan, Presiden dipastikan tidak dapat hadir secara langsung.
“Mubes XI Pemuda Pancasila nantinya akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno. Ini tidak mengurangi makna pelaksanaan musyawarah besar ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemuda Pancasila akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai organisasi masyarakat, Pemuda Pancasila dalam musyawarah besar nanti akan tetap menjadi mitra dan garda terdepan untuk menyukseskan program-program pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Ali menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila memiliki sejarah yang unik dan berbeda dari organisasi masyarakat lainnya.
Organisasi ini lahir pada 1959 atas prakarsa petinggi Angkatan Darat (TNI AD) sebagai sayap perjuangan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dengan misi melindungi ideologi negara dari ancaman kelompok-kelompok yang ingin menggantikannya.
“Pemuda Pancasila lahir karena tuntutan sejarah. Kelahirannya saja sudah membedakan dengan ormas-ormas lain,” katanya.
“Dia (PP) lahir dan dibentuk oleh petinggi Angkatan Darat saat itu dan menjadi sayap perjuangan IPKI pada masa itu,” tambahnya.
Oleh sebab itu, atribut loreng menjadi simbol penting yang tidak terpisahkan dari jati diri Pemuda Pancasila.
“Termasuk baju loreng ini. Baju loreng ini adalah pemberian dari petinggi Angkatan Darat saat itu. Ini bukan sekadar untuk gagah-gagahan, tapi simbol perjuangan yang disematkan oleh pendiri organisasi ini,” jelasnya.
Itu sebabnya, Ahmad Ali menolak keras jika simbol loreng Pemuda Pancasila disamakan dengan atribut organisasi masyarakat lain.
“Saya sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sangat tidak setuju bila kami digeneralisir, disamakan dengan ormas-ormas lain yang menggunakan loreng dan dipermasalahkan. Karena loreng Pemuda Pancasila ini ada sejak organisasi ini ada, sejak 1959,” pungkasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
