WahanaNews.co, Jakarta - Firman Noor, Peneliti Utama di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyatakan bahwa partai politik dan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 sebaiknya melakukan pendidikan politik bagi masyarakat terkait hasil hitung cepat.
Firman menekankan bahwa semua pihak seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang signifikansi dari proses hitung cepat dalam pemilihan umum, daripada terlibat dalam klaim kemenangan atau menolak kekalahan hanya karena hasil hitung cepat tidak menguntungkan pihak mereka.
Baca Juga:
Versi Quick Count: Berikut Daftar Petahana yang Kalah di Pilkada 2024
"Jadi partai politik dan paslon, itu sebaiknya memang menurut saya memberikan pendidikan politik, ketimbang terlalu sibuk menolak atau menerima hasil quick count," kata Firman, melansir Antara, Minggu (18/2/2024).
Menurut Firman, dengan memberikan pendidikan politik, masyarakat dapat diberikan penjelasan yang berbasis pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan tentang pelaksanaan hitung cepat.
Hal ini diharapkan dapat mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap lembaga survei yang menjalankan tugasnya selama pemilu.
Baca Juga:
Para Pemenang Pilkada Kepri 2024 Versi Hitung Cepat
Firman juga menyatakan bahwa penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa hasil hitung cepat memberikan gambaran umum mengenai hasil penghitungan dalam pemilu dan cenderung tidak terlalu berbeda dengan hasil hitung nyata atau real count yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa hasil hitung cepat memiliki kelemahan tertentu dalam prosesnya, seperti adanya margin of error atau batas kesalahan.
Selain itu, Firman menekankan bahwa setiap peserta pemilu seharusnya mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penghitungan akhir yang dikeluarkan oleh KPU.
