WahanaNews.co, Jakarta - Presiden Joko Widodo diyakini tidak akan melakukan perombakan kabinet untuk anggota Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDI Perjuangan.
Jokowi berencana untuk mempertahankan mereka hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
Meskipun Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sudah tidak lagi dianggap sebagai kader PDIP dan telah dipecat, namun Presiden memiliki pertimbangan khusus untuk tidak melakukan perombakan dengan memecat kader PDIP yang saat ini menjabat dalam kabinetnya.
Beberapa kader PDIP yang saat ini menjabat dalam pemerintahan Jokowi antara lain Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Azwar Anas, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Presiden Jokowi juga tampaknya mempertimbangkan persepsi negatif dari publik jika ia melakukan perombakan menteri dari PDIP," ujar pengamat politik, Adi Prayitno, melansir Warta Kota, Minggu (28/4/2024).
Baca Juga:
Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI di Kota Surakarta
Di sisi lain, Adi Prayitno menilai tidak ada urgensi bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet.
Pasalnya, masa jabatan Presiden Jokowi dan para pembantunya berakhir bulan Oktober tahun ini.
"Tak ada urgensinya juga Jokowi reshuffle menteri PDIP. Masa jabatan politik menteri dan presiden segera bakal berakhir," ujarnya seperti dilansir Kompas.com.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina menantang, PDIP menarik seluruh menterinya dari kabinet Presiden Jokowi.
Hal itu disampaikan Silfester merespons PDIP yang menggugat proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dia meyakini bahwa upaya PDIP ke PTUN itu tidak akan bisa menggagalkan Prabowo-Gibran yang sudah resmi menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih.
"Menurut saya, kalau langkah mereka ke PTUN itu belum ada sejarahnya, langkah-langkah ini bisa batalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran.
Maksud saya, lebih baik daripada capek-capek ke PTUN, yang paling gampang itu PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi. Karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang untuk dilakukan," kata Silfester, Rabu (24/4/2024).
Silfester pun mengatakan, langkah PDIP yang menggugat proses penyelenggaraan Pilpres 2024 ke PTUN merupakan salah satu bentuk emosi PDIP kepada Jokowi.
Dia pun mengungkit PDIP yang menyebut bahwa Jokowi dan Gibran sudah bukan kader mereka lagi.
"Kalau begitu, kan berarti sekarang menteri-menterinya harus ditarik dong, gentleman juga.
Mengatakan Pak Jokowi dan Gibran bukan anggota PDI-P, tapi kok masih betah di kabinet Jokowi?
Lebih jantan, bijaksana itu PDIP tarik seluruh menteri biar diganti sama orang-orang yang benar-benar sehati dengan Presiden Jokowi," kata Silfester.
TKN kok ikut campur urusan presiden
Menanggapi komentar Silfester tersebut, Adi Prayitno mengingatkan hanya Presiden yang berhak meminta PDIP mencabut menteri-menterinya dari Kabinet Indonesia Maju.
Menurutnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tidak berhak mewakili Jokowi untuk meminta PDIP mencabut menteri-menterinya.
“Orang TKN yang minta PDIP cabut menteri itu mewakili siapa?
Yang berhak minta PDIP cabut menterinya hanya Jokowi bukan yang lain,” ujar Adi .
Akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah ini mengatakan, TKN adalah tim pemenangan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dengan demikian, lanjut Adi, TKN tidak ada sangkutpautnya dengan Jokowi secara langsung.
“Justru TKN ikut campur dalam urusan konflik Jokowi dan PDIP,” sambungnya.
Dia menambahkan, jika semua partai yang berbeda pilihan politik dengan Jokowi harus menarik menteri dari kabinet, seharusnya partai Nasdem dan PKB juga diminta menarik menteri-menterinya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
