WAHANANEWS.CO, Jakarta – Persatuan Pengacara Perlindungan Konsumen Indonesia (PERAPKI) menyatakan dukungan kuat terhadap pembentukan standar tunggal profesi advokat serta pembentukan Dewan Advokat Nasional sebagai wadah utama yang terintegrasi, seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat di DPR.
Ketua Umum DPN PERAPKI, KRT Tohom Purba, memandang momentum legislasi ini sebagai titik krusial untuk merestrukturisasi profesi advokat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi regulasi, tetapi juga tata kelola, integritas, dan arah masa depan profesi hukum di Indonesia.
Baca Juga:
Jaksa Agung Lantik 14 Kajati, Tegas Minta Tinggalkan Pola Lama dan Kuasai Ruang Digital
“Ini adalah momentum untuk membangun ulang fondasi profesi advokat agar lebih kredibel, terukur, dan dipercaya publik,” ujar Tohom, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, fragmentasi organisasi advokat yang selama ini terjadi telah menimbulkan disparitas standar kompetensi, inkonsistensi penegakan kode etik, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan.
“Selama standar profesi tidak tunggal, maka kualitas advokat akan sulit dikontrol dan masyarakat tidak mendapatkan kepastian layanan hukum yang adil,” katanya.
Baca Juga:
Kongres Advokat Indonesia Tegaskan Multi Bar, Reformasi Advokat Masuk Fase Strategis
Ia menilai pembentukan standar tunggal bukan hanya soal penyederhanaan sistem, melainkan fondasi untuk menciptakan ekosistem profesi yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Dalam perspektif PERAPKI, standar nasional yang seragam akan memperkuat kualitas layanan hukum sekaligus memastikan perlindungan konsumen jasa hukum berjalan optimal.
Lebih jauh, Tohom melihat gagasan Dewan Advokat Nasional sebagai instrumen strategis untuk membangun tata kelola profesi yang modern dan berorientasi masa depan.
