WahanaNews.co | Polda Metro Jaya merekomendasikan pihak yang dirugikan akibat pernyataan Arteria Dahlan soal 'Bahasa Sunda' menyampaikan aduan ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan).
Sebab, status anggota DPR yang disandang Arteria membuatnya kebal alias punya hak imunitas sesuai UU MD3. Sehingga, tidak bisa dipidanakan.
Baca Juga:
Terancam Gagal ke Senayan, Arteria Dahlan Buka Suara
"Kiranya dapat melaporkan hal ini kepada DPR RI di mana dalam hal ini ada mekanisme untuk melaporkan anggota DPR RI khususnya yang terkait akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR yaitu kepada MKD yang bisa dilakukan masyarakat atau pun pelapor yang merasa dirugikan terhadap persoalan ini," papar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, Jumat (4/2).
Sebelumnya, berdasar hasil gelar perkara antara penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan sejumlah ahli seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli hukum bidang ITE, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Arteria Dahlan tidak dapat dijerat Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
"Karena maksud dari pernyataan tersebut dalam situasi rapat resmi," kata dia.
Baca Juga:
Masih Terseok, Arteria Dahlan dan Johan Budi Terancam Gagal Raih Kursi Legislatif
Zulpan menyampaikan, ahli telah memberikan pandangan sesuai kompetensi. Ahli dalam hal ini memaparkan Pasal 224 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau UU MD3.
Zulpan menerangkan pada Ayat 1 berbunyi: Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPR atau di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
Sedangkan bunyi pada Ayat 2: Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan, karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR atau pun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR.
