Polemik Organisasi Advokat, Single Bar atau Multi-Bars?

Redaksi - Polhukam

Kamis, 6 Mei 2021 - 18:44 WIB

Ikuti Kami di:

Oleh DENNI SITANGGANG

Baca Juga:

Otto Hasibuan Tolak Putusan Mahkamah Konstitusi

PEMBENTUKAN organisasi advokat di Indonesia, ternyata, menimbulkan polemik mengenai siapa yang (paling) diakui keberadaannya.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan, organisasinyalah satu-satunya yang sah diakui undang-undang.

Baca Juga:

Simak! Inilah Tugas dan Fungsi Organisasi Advokat Peradi

Namun, hal tersebut ditentang oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Salah satu alasannya, pendirian Peradi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sejak Musyawarah Nasional (Munas) 2015, Peradi sudah pecah jadi tiga: Peradi SAI (Suara Advokat Indonesia) yang diketuai Juniver Girsang, Peradi RBA (Rumah Bersama Advokat) yang dipimpin Luhut MP Pangaribuan, dan Peradi SOHO dengan Fauzie Yusuf Hasibuan sebagai ketua umumnya.

Memang, pada 25 Februari 2020, ketiga Peradi itu telah bertemu untuk membahas sejumlah kesepakatan.

Juniver Girsang, Ketua Umum Peradi SAI, mendorong rekonsiliasi di antara ketiga kubu.

"Dalam pertemuan itu, disepakati mengupayakan Munas bersama. Namun, setelah beberapa kali pertemuan, tim perumus belum berhasil merumuskan langkah-langkah ke arah Munas bersama," ujarnya.

Menurutnya, advokat saat ini mengalami berbagai persoalan.

Mulai dari oknum-oknum yang terlibat dalam mafia perkara pidana, sampai saling serang antar-advokat sehingga mengesampingkan tugas utamanya dalam membela klien.

Persoalan itu muncul karena berbagai faktor. Salah satunya, semakin longgarnya persyaratan menjadi advokat.

Juniver berharap, rekonsiliasi dapat mengurai masalah-masalah tersebut.

"Saya berharap organisasi advokat bersatu. Kalau memang tidak bisa, mari membentuk satu dewan kehormatan, dan merumuskan kode etik serta rekrutmen bersama yang berkualitas," jelasnya.

Sistem single bar atau "wadah tunggal" itu juga disepakati Ketua Umum Peradi RBA, Luhut MP Pangaribuan.

Namun, wadah tunggal yang dimaksud itu bukanlah menyatukan kewenangan dalam satu tangan, melainkan meningkatkan standar profesi.

"Salah satu yang utama adalah mengenai etika advokat. Jadi, sangat dibutuhkan satu dewan kehormatan. Jika sudah satu, seberapa banyak pun organisasi profesi, tidak ada masalah, karena standarnya sudah sama," jelas Luhut.

Hal senada juga disampaikan Otto Hasibuan, selaku "bos" Peradi SOHO. Pihaknya terus berupaya untuk mewujudkan sistem wadah tunggal (single bar) tersebut.

"Sekarang ini diupayakan cara damai. Kita berupaya, dan mudah-mudahan itu bisa, dan saya punya keyakinan akan bisa. Jadi, sistemnya begini, kita akan berupaya, pertama kali, Peradi itu bersatu," katanya.

Menurutnya, dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, kewenangan tersebut diberikan kepada Peradi.

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul surat dari MA yang membolehkan Pengadilan Tinggi menyumpah advokat yang diajukan oleh organisasi selain Peradi.

"Berarti, single bar, wadah tunggal yang diamanatkan UU Advokat itu, kan telah dilanggar. Jadi, pelanggaran ini harus diluruskan. Kita mau kembalikan kepada apa yang diamanatkan UU Advokat," ucapnya.

Ia juga mengatakan, sistem single bar sudah teruji di banyak negara.

Oleh karenanya, ia berharap upaya rekonsiliasi Peradi terus digaungkan, demi meningkatkan martabat advokat Indonesia.

Multi-Bars

Peradi memang menginginkan organisasi advokat dengan sistem single bar atau wadah tunggal.

Namun, pihak KAI berpendapat lain.

Wakil Ketua Umum KAI, Tommy Sihotang, mengatakan, pihaknya lebih memilih sistem multi-bars atau banyak wadah.

Meski begitu, soal pembentukan mahkamah profesi atau dewan kehormatan serta ujian bersama demi meningkatkan kualitas dan menjaga martabat advokat, ia sepakat.

"Jangan seperti dulu, ada advokat yang dihukum di organisasi A, pindah ke organisasi B dan C. Enggak boleh lagi seperti itu. Advokat yang dihukum di satu organisasi, dia tetaplah terhukum di organisasi manapun," ujarnya.

Tommy menilai, sistem banyak wadah lebih cocok bagi organisasi ini.

Sebab, sejumlah profesi lain, seperti wartawan dan bidang-bidang perekonomian, juga sudah menerapkan sistem yang sama, multi-bars.

"Kalau Peradi menginginkan sistem single bar, silakan saja. Namun, itu enggak cocok dengan pergumulan kami," ucapnya.

Sementara itu, Presiden KAI, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, mengutip penggalan keterangan pemerintah dalam Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018, yang menyebutkan, "Dalam perjalanan kurang lebih 15 tahun keberadaan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ternyata dalam implementasinya telah menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan berbagai pihak terutama beberapa organisasi advokat selain Peradi terbukti bahwa UU Advokat telah diuji ke MK sebanyak 22 kali. Karena itu, Pemerintah memohon kepada MK agar dalam putusannya memerintahkan kepada pembentuk UU agar segera membahas kembali RUU Advokat yang telah dibahas pada masa lalu."

"Berkaitan keinginan sebagian advokat yang menghendaki bentuk organisasi tetap single bar atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk multi-bars, hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah, di mana Mahkamah telah berpendirian bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia," Jelasnya.

Dia mengklaim, Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No. 36/PUU-XIII/2015 itu telah secara eksplisit menyebutkan eksistensi KAI sebagai organisasi advokat.

Dengan demikian, KAI berhak menjalankan wewenangnya menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ujian advokat, mengangkat advokat, dan mengusulkan anggotanya untuk mengucapkan sumpah atau janji pada sidang terbuka di Pengadilan Tinggi.

Menurutnya, putusan ini semakin meneguhkan agar jangan menutup mata terhadap masa depan dunia advokat yang multi-bars.

Terpenting diperhatikan, pendapat MA dan politik hukum pemerintah untuk mendorong pembentuk UU agar membahas kembali RUU Advokat yang secara history juga telah diperjuangkannya.

"Ini kesempatan baik. Karena itu, saya mengajak kepada DPN Peradi untuk duduk bersama-sama dengan DPP KAI, merumuskan RUU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia yang disesuaikan perkembangan zaman," harapnya.

So, senyatanya, apapun bentuknya, ternyata sudah ada titik temu dari para pengusung sistem single bar dan multi-bars itu, yakni sama-sama berniat menjaga standar martabat advokat.

Dan, hakikat itulah yang sesungguhnya harus terus diupayakan.

Karena, hakikat itu jualah yang sesungguhnya paling dibutuhkan para pencari keadilan, pengguna jasa advokat, "pasar"-nya para advokat, tak peduli apakah organisasinya berpijak pada sistem single bar atau multi-bars. (Denni Sitanggang, wartawan WahanaNews)-yhr

Ikuti update berita pilihan dan breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik https://t.me/WahanaNews, lalu join.