"Ini menjadi persoalan yang serius dan kita harus melihat dari hulunya apa yang menjadi penyebab sehingga penyelesaiannya dapat lebih terarah," ujar dia.
Menurutnya, persoalannya adalah produksi lulusan SMA/SMK setiap tahun tidak seimbang dengan lapangan kerja dan minimnya kegiatan kewirausahaan para alumni.
Baca Juga:
Blusukan di Pasar Pagi, Bobby Ajak Masyarakat Gunungsitoli Pilih yang Terbaik
Maka untuk itu, kita harus bersinergis dengan provinsi karena SMA/SMK dibawah kewenangan Propinsi. Kita tidak bangga menyekolahkan anak-anak kita di sekolah unggulan di luar pulau Nias. Tapi kita akan bangga bila kita mendorong terbentuknya Sekolah Unggulan di Kota Gunungsitoli," imbuhnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Gunungsitoli mempersiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memperkuat atau meningkatkan hards skill dan soft skill tamatan.
“Ini akan menjadi life skill buat mereka sehingga kelak tidak ada ketergantungan terhadap orangtua. Alumni itu kan pasti resah ke mana arah hidupnya setelah tamat. Jadi, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan solusi. Bahkan untuk iktu seleksi SNPTN atau SNBT saja, musti ikut BT. Jadi, kedepan, kita akan bersinergis agar SMA/SMK betul-betul lebih berkualitas,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.
Baca Juga:
Tidak Muluk-Muluk Program Satu Guru Satu Laptop, Sowa'a Laoli: Buat Guru Tidak Boleh Pelit
Pria yang dikenal santun itu juga merupakan salah seorang tokoh di balik Pemekaran Kota Gunungsitoli saat menjabat Sekda bersama Bupati Nias Binahati Baeha mengungkapkan bahwa Pemko Gunungsitoli harus berupaya mendorong investor hadir di Kota Gunungsitoli dan juga memfasilitasi bagi angkatan kerja dalam Bursa Kerja Khusus (BKK).
Setiap perusahaan, diharapkan bisa kerjasama dengan Pemko Gunungsitoli dalam pengelolaan BKK. Pelatihan melalui BKK, serta memberikan permodalan kepada alumni yang sudah teruji dan tersertifikasi memiliki keahlian utuk menjadi entrepreneurship handal serta juga bagaimana agar mereka menjadi startup pemula yang berbasis teknologi.
“SMA/SMK itu memang secara administratif berada dibawah naungan provinsi, tapi kita harus ingat bahwa yang bersekolah di SMA/SMK adalah anak daerah kita khusus di Kota Gunungsitoli. Kita jangan menjadikan meraka sebagai anak tiri, itu tidak bisa. Pemerintah Kota harus mengambil peran yang tidak menyalahi aturan,” tegas mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Nias itu.
