WahanaNews.co | Pemberitaan Majalah Tempo
terkait kasus dugaan korupsi dana bansos Covid-19 yang menjerat eks Menteri
Sosial, Juliari Peter Batubara, membuat heboh.
Penyebabnya, nama anak sulung Presiden
Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, turut disebut dalam pemberitaan itu.
Baca Juga:
Prabowo Terbang ke Luar Negeri, Gibran Resmi Jabat Plt Presiden Mulai Pekan Depan
Namun demikian, Pemred Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika, memastikan, penyebutan itu sudah berdasarkan
hasil investigasi dan verifikasi berlapis.
"Laporan ini berawal dari
penetapan Menteri Juliari Batubara sebagai tersangka di KPK. Laporan ini
dipersiapkan sekitar 2 minggu, sejak Menteri Juliari ditetapkan sebagai
tersangka," ujar Wahyu Dhyatmika, dalam keterangannya melalui sebuah
video yang diterima redaksi, Senin (28/12/2020).
Wahyu menuturkan, sejak menteri asal
PDI Perjuangan itu ditetapkan tersangka, pihaknya mendapatkan informasi dari
sejumlah pengusaha yang mengaku dimintai suap untuk menjadi pemasok atau vendor
bansos di Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca Juga:
Sebut Gibran Terima Uang dari Menteri, Rocky Gerung Dipolisikan
"Dari sejumlah pengusaha itu, kami menelusuri lagi ke hulu, ke para staf PNS di Kemensos yang
terlibat dalam proyek ini. Dari keterangan-keterangan merekalah kemudian kami
himpun, kami konfirmasi ke para penegak hukum yang mengawal kasus ini,"
tuturnya.
Atas dasar itu, Wahyu menegaskan, nama-nama yang muncul maupun kronologis kejadian kasus tersebut semuanya berasal dari penelusuran Majalah Tempo di lapangan.
Alhasil, nama-nama politisi PDI
Perjuangan memang disebutkan oleh narasumber-narasumber yang ditemui Tempo.
Wahyu menambahkan,
narasumber-narasumber yang ditemui Tempo
pun tidak langsung dikutip.
Tapi terlebih dahulu dicek latar
belakangnya, apakah mereka cukup kredibel untuk menyampaikan keterangan.
"Sebagai contoh, ketika nama Gibran, misalnya, itu muncul tidak hanya dari
dua sumber yang kami kutip. Ada satu sumber
lagi yang tidak kami cantumkan, yang juga menyebut nama yang
bersangkutan (Gibran). Tetapi, karena kasar verifikasinya, menurut kami tidak
layak, nama si sumber ini tidak kami cantumkan," ungkapnya.
"Jadi, memang,
sudah melalui proses kehati-hatian yang cukup dan kami melalui proses
verifikasi yang cukup berlapis," imbuhnya,
menegaskan.
Adapun, lanjut Wahyu, untuk proses
konfirmasi, nama politisi PDI Perjuangan yang disebut dalam kasus bansos
Covid-19 ini, seperti Gibran Rakabuming Raka dan
Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, sudah dilakukan sejak
Juliari Peter Batubara ditetapkan tersangka oleh lembaga antirasuah.
Namun, baik Gibran maupun Puan,
keduanya tidak memberikan keterangan apapun.
"Dalam proses konfirmasi, kami akui, kami tidak berhasil mendapatkan
jawaban dari Gibran maupun Puan," kata Wahyu.
"Lagi-lagi ini bukan karena
keterbatasan upaya. Upaya untuk bertanya kepada Gibran, misalnya, sudah dilayangkan sejak sebelum Pilkada.
Jadi, laporan ini dipersiapkan sekitar dua minggu,
sejak Menteri Juliari ditetapkan sebagai tersangka," pungkasnya.
Nama putera sulung Presiden Joko
Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Puan Maharani, puteri Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati
Soekarnoputri, muncul dalam kasus dugaan korupsi
dana bansos yang menjerat eks Mensos Juliari Peter Batubara.
Diberitakan Majalah Tempo, Tim khusus Menteri Sosial Juliari
Batubara diduga menampung fee dari
perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok.
Mereka menunjuk perusahaan yang belum
lama berdiri sebagai pemenang.
Paket bantuan itu disebut-sebut
dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir
kepada Calon Kepala Daerah dari
PDI Perjuangan.
Bahkan, Juliari Batubara dan tim
khususnya juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag yang akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau
Sritex.
Masuknya nama Sritex disebut atas
rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
Diberitakan juga bahwa Juliari saat
bertandang ke luar kota juga menggunakan sewa jet pribadi berkisar Rp 40 juta
per jam.
Dia menggunakan pesawat carteran itu
saat berkunjung ke Kendal (Jawa Tengah), Medan, Bali, dan Malang (Jawa Timur).
Tak hanya untuk membayar jet pribadi,
duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan Calon Kepala Daerah dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan dalam Pilkada yang digelar 9 Desember lalu.
Juliari juga disebut bertemu dengan
salah satu anggota staf Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan
Maharani, berinisial L.
Dalam pertemuan itulah duit miliaran
rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut. [qnt]
