WahanaNews.co, Jakarta – Pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, yang menuding adanya algoritma "pengunci suara" Ganjar-Mahfud di angka 17 persen di data sistem informasi rekapitulasi pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), disorot Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.
Bagi Qodari, adalah mudah untuk mematahkan tuduhan Hasto tentang adanya algoritma "penguncian suara" Ganjar-Mahfud di angka 17 persen dalam Sirekap KPU sebagaimana yang diklaim bersumber dari ahli Information and Technology (IT) itu.
Baca Juga:
5 Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya Diberhentikan Sementara
Pertama, Qodari menyebut pemilih langsung menyalurkan suaranya di TPS yang dalam prosesnya diawasi oleh pengawas pemilu, saksi partai, saksi calon dan masyarakat.
Selain itu, KPU menerapkan rekapitulasi berjenjang mulai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.
"Kalau saya ya pilih percaya dengan KPU karena pertama, ini kan data yang berasal dari TPS-TPS bisa dicek sebetulnya apakah data-data di TPS memang betul seperti itu, kalau tidak sesuai kan tentu masyarakat bisa protes dan bisa dilakukan koreksi,” kata Qodari, dalam keterangan yang diterima Minggu (10/3/2024).
Baca Juga:
KPU RI Utamakan Distribusi Logistik Pilkada ke Daerah 3T di Seluruh Indonesia
Kedua, kata Qodari, sebagaimana pengalaman pada pilpres sebelumnya pro kontra terhadap diagram perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) biasa terjadi.
Namun, dia meyakini hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hitung manual berdasarkan dokumen C1-Plano.
“Saya haqqul yakin nanti hasil hitungan manual KPU juga tidak akan berbeda jauh dengan hasil Sirekap atau hitungan elektronik, dalam pilpres sebelumnya juga saya ingat walaupun ada pro kontra terhadap hitung elektronik tetapi pada akhirnya sebetulnya tidak berbeda jauh dengan hitung manual,” ucap Qodari.
“Nah, kalau sudah hitung manual bagaimana mau membantahnya, kan semuanya dasarnya adalah data-data tertulis data-data fisik berdasarkan hasil hitungan di C1,” lanjut dia.
Ketiga, Qodari percaya Hasto sebagai sekjen dari partai besar sudah berpengalaman dengan sejumlah kegiatan politik baik pilpres maupun pilkada di sejumlah daerah.
Dalam konteks itu, Qodari menilai Hasto sudah tentu dapat memahami dan mengerti hasil quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei tidak akan jauh berbeda dengan hitungan resmi KPU.
"Mas Hasto kan Sekjen PDI Perjuangan, partai besar yang notabenenya bisa mengajukan calon di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang besar dan penting sehingga harusnya bisa mengetahui dan memahami bagaimana antara hasil quick count dan hasil akhir itu sebetulnya tidak akan jauh berbeda,” ucap dia.
'KPU Pura-pura Enggak Tahu'
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto merespons bantahan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari soal dugaan adanya algoritma untuk mengunci suara Ganjar-Mahfud.
Hasto mengukapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak data soal berpindahnya IP address Sirekap.
"Inikan kekuatan di belakang KPU. KPU sendiri nggak tahu. Bahkan KPU pura-pura nggak tahu ketika IP Address-nya (Sirekap) dipindahkan," kata Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).
Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui.
"Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya," kata Hasto.
Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa.
"Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shut down," tegasnya
[Redaktur: Alpredo Gultom]
