Sebab nanti jika kritik kepada pemerintah, meski Presiden Jokowi
minta masyarakat melakukan kritik,
tetapi jika di sekelilingnya tidak terima karena terganggu kepentingannya, maka yang terjadi pihak yang kritis dibuat susah.
"Jika orang lain dari kalangan oligarki itu merasa dirugikan atau lebih dirugikan, maka dia bisa
bertindak untuk mempersulit kita," sambungnya.
Baca Juga:
Sederet Kontroversi Pendeta Gilbert Lumoindong, Pernah Singgung Kasus Brigadir J
Sebelumnya, ekonom Kwik Kian Gie mengaku takut menyampaikan
pendapat berbeda dengan pemerintah,
karena khawatir langsung diserang buzzer
di media sosial.
Padahal,
pendapat yang disampaikan bukan untuk menyerang, melainkan memberi masukan
alternatif yang mungkin bisa digunakan.
Sementara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyatakan,
demokrasi yang diterapkan saat ini harus menjadi introspeksi bersama.
Baca Juga:
Singgung Pemilu Curang saat Khotbah Salat Idulfitri, Khotib Untung Cahyono Minta Maaf
Sebab,
masyarakat ketakutan dipolisikan jika menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini
tentu menjadi bagian upaya kita semua," kata JK, di acara Mimbar
Demokrasi
YouTube PKS, pekan lalu.
Menurutnya,
dalam demokrasi, check and balance itu hal yang wajar.