WahanaNews.co, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengkritik beberapa mantan jenderal yang sebelumnya mencopot Prabowo Subianto dari keanggotaan TNI, namun sekarang mendukungnya sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ganjar awalnya mengungkapkan pertanyaannya kepada Prabowo terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama kampanye Pilpres 2024 pada bulan Desember tahun lalu.
Baca Juga:
Kapuspen TNI Bantah Perwiranya Jadi Beking Tersangka Perundungan Anak SMA di Surabaya
"Terkait dengan pelanggaran HAM, kalau Anda nonton debat pertama, sayalah orang yang berani bertanya langsung di depan Pak Prabowo," kata Ganjar saat berdialog dengan kelompok mahasiswa dan generasi Z di Pontianak Convention Center, Rabu (31/1/2024), melansir Kompas.com.
Pada saat tersebut, Ganjar menegaskan janji Prabowo untuk mendirikan pengadilan HAM dan untuk mencari keberadaan aktivis yang hilang, atau tempat pemakaman mereka jika mereka telah meninggal dunia.
Ganjar menyatakan bahwa pertanyaan tersebut diajukan dengan harapan mendapatkan klarifikasi mengenai isu pelanggaran HAM, serta agar masalah tersebut tidak hanya menjadi bahan perdebatan saat pemilihan umum.
Baca Juga:
Skandal Judi Online: 4.000 Prajurit TNI Kena Sanksi, Danpuspom Beri Peringatan Keras
"Apakah sedang menghina beliau? Tidak. Apakah saya sudah mengungkit masa lalu? Tidak. Karena saya ingin memastikan agar perdebatan ini tidak terulang setiap mau pilpres," kata politikus PDI-P itu.
Namun, Ganjar menyebutkan bahwa pertanyaan itu dianggap tidak etis oleh sejumlah pendukung Prabowo, termasuk para purnawirawan jenderal yang dulu menyatakan Prabowo bersalah dalam kasus penghilangan aktivis.
Menurut Ganjar, justru para pensiunan jenderal itu yang tidak etis karena sekarang malah mendukung sosok yang dulu mereka putuskan untuk dipecat dari TNI.
