WahanaNews.co, Jakarta - M Adhiya Muzakki, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten, berpendapat bahwa pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai 'estafet kepemimpinan' merupakan hal yang 'normal' dan wajar-wajar saja, tak ada kesalahan.
Adhiya menyatakan bahwa pernyataan Jenderal Sigit tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan kondusif.
Baca Juga:
Gandeng Artis Mantan Pengguna, Kapolri Bakal Aktifkan Duta Antinarkoba
"Tak ada yang salah dengan pernyataan Pak Kapolri. Bagi saya hal itu dimaksudkan untuk menciptakan situasi yang damai, aman, dan kondusif. Serta agar masyarakat fokus pada pembangunan kemajuan Indonesia," kata Adhiya dalam keterangan pers tertulis, dikutip Senin (15/1/2023).
Adhiya mengatakan makna dari pernyataan Jenderal Sigit mencakup pada segala persoalan yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Adhiya mensinyalir ada pihak yang sengaja menggiring opini Polri tidak netral.
"Ada oknum yang sengaja menggiring bahwa Polri tidak netral dengan cara menafsirkan demikian," ujarnya.
Baca Juga:
Polri Harus Tetap Independen, Wacana Pengalihan ke Kemendagri atau TNI Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi
Lebih lanjut, Adhiya menerangkan dalam konteks kepemimpinan, pembangunan harus dilakukan secara keberlanjutan dan sustainability.
Dia menyebut tidak mungkin dalam membangun sebuah negara, pembangunan dimulai dari awal setiap lima tahun sekali.
"Dalam konteks organisasi juga sama. Estafet kepemimpinan harus dilanjutkan. Yang baik dilanjutkan, yang buruk diperbaiki. Di mana pun itu pasti begitu," tegasnya.
Adhiya menilai tidak melihat unsur politis dari pernyataan Kapolri Jenderal Sigit. Dia menyebut pernyataan Jenderal Sigit adalah bagaimana menjaga tatanan keamanan, ketertiban, dan menghindari perpecahan antar sesama anak bangsa.
"Saya tidak melihat unsur politis dari statement itu," bebernya.
Penjelasan Polri
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, yang menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas), menjelaskan tujuan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai estafet kepemimpinan yang diungkapkan pada Perayaan dan Ibadah Natal 2023.
Trunoyudo menyampaikan bahwa secara keseluruhan, Kapolri ingin menyampaikan pesan tentang kesatuan dalam keberagaman, sekaligus membahas sistem pendinginan.
Dalam keterangannya di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta Selatan pada Jumat (12/1/2024), Trunoyudo menyebutkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menghadiri Perayaan dan Ibadah Natal 2023.
Dia juga menekankan perlunya melihat keseluruhan video acara tersebut, di mana pesan-pesan dari Kapolri terkait persatuan dalam keberagaman dan aspek sistem pendinginan.
Trunoyudo menegaskan bahwa dalam konteks pernyataan tersebut, "estafet kepemimpinan" merujuk pada kelanjutan kepemimpinan dari Presiden RI pertama, Ir. Sukarno, hingga masa pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo.
Dia juga menyatakan pentingnya adanya program pembangunan yang berkelanjutan di setiap periode kepemimpinan.
"Perlu kami jelaskan, yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Ir Sukarno sampai Presiden ke-7 Ir Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapa pun calon pemimpin baru dan apa pun program yang dibawanya," ujarnya.
Trunoyudo menegaskan netralitas institusi Polri pada Pemilu 2024. Kapolri pun, menurutnya, telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri terkait netralitas.
"Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen bahwasanya Polri netral sebagaimana amanah pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2," ucapnya.
Trunoyudo memastikan Polri berkomitmen dalam mewujudkan pemilu damai demi persatuan dan kesatuan bangsa.
"Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
