WahanaNews.co | Menko Polhukam, Mahfud MD, meluruskan hoaks yang menudingnya mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi gagal dan lemah.
Mahfud mengatakan, ada pembuat hoaks (hoakers) yang telah menulis dan menyebarkan bermacam-macam hoaks terkait pernyataannya tentang perlunya memilih pemimpin yang kuat dan bisa menyatukan dalam Pemilu 2024.
Baca Juga:
Menko Polhukam Pastikan Layanan PDNS 2 Kembali Normal Bulan Ini
Mahfud menuding para penyebar hoaks tersebut sengaja menulis sesuatu yang tidak pernah dikatakannya di sebuah kanal berita.
Bahkan Mahfud menyebut para penyebar hoaks tersebut sebagai pemakan bangkai menurut istilah agama.
Ia menjabarkan hoaks yang dimaksudnya antara lain Menko Polhukam Akui Pemerintah Gagal, Mahfud MD Bilang Jokowi Lemah, Menko Polhukam Menyerah soal Korupsi, Menko Polhukam Nyatakan Jokowi Harus Diganti, Menko Polhukam Serang Istana, dan lainnya.
Baca Juga:
Satgas dan Menkominfo harus Didukung untuk Berantas Judi Online
"Padahal itu semua tak ada dalam omongan saya baik secara eksplisit maupun implisit," tegas Mahfud di akun Instagram resminya, @mohmahfudmd, pada Kamis (28/4/2022).
Ia pun meluruskan apa yang sebenarnya disampaikannya terkait hal tersebut.
Mahfud mengatakan, pada tahun 2024 kita harus memilih pemimpin baru karena sudah dipastikan Pemilu tidak ditunda, Presiden Jokowi habis masa jabatannya, dan tidak ada perpanjangan masa jabatan.
Untuk itu, kata Mahfud, kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan karena pemerintahan Presiden Jokowi lemah atau gagal, tetapi karena memang ada agenda konstitusional, yakni Pemilu untuk memilih Presiden, dan Jokowi tidak ikut kontes lagi.
Dua masalah yang kita hadapi ke depan, lanjut dia, adalah polarisasi (sub) ideologi dan merajalelanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum.
Ia juga mengingatkan dua masalah tersebut sudah terwariskan dari Presiden ke Presiden.
Sehingga, lanjut dia, tak bisa dikatakan hanya terjadi sekarang, untuk kemudian menuding bahwa Pemerintah sekarang gagal.
"Itu ngaco. Kalau itu dalilnya, logikanya maka semua Presiden gagal karena tak pernah ada yang bisa mengatasi dua hal itu," kata Mahfud.
Ia mengatakan tak ada yang bisa membantah bahwa korupsi dan penegakan hukum selalu menjadi problem semua Presiden.
Presiden SBY, lanjut dia, dulu bertekad memimpin sendiri perang melawan korupsi.
Bahkan, kata dia, secara resmi memperkenalkan istilah mafia hukum sebagai pengganti istilah mafia peradilan.
Namun demikian, lanjut dia, masih banyak pejabat dan politisinya yang korupsi besar-besaran.
Presiden Megawati, kata Mahfud, dulu pernah mengeluh bahwa ia mewarisi birokrasi Tong Sampah sehingga sulit memberantas korupsi meski keputusan politiknya sudah tegas.
Presiden Gus Dur, kata Mahfud, pada masanya galak terhadap koruptor dan mencoba menangkapi koruptor tapi malah jatuh.
Ia mengatakan begitu pula dengan Presiden BJ Habibie Habibie.
"Jadi problem korupsi dan polarisasi ideologi itu sudah terwariskan dari waktu ke waktu, sehingga membuat pembelahan yang membahayakan. Dari mana logikanya kok menuding saya bilang bahwa pemerintah sekarang gagal dan menyerah?" kata Mahfud.
Dari sisi penegakan hukum dalam survei tersebut, kata dia, tetap baik.
"Para pembuat hoaks pemakan bangkai tentu bilang itu survai abal-abal dan pesanan. Kemudian meminjam nama saya untuk menghantam Presiden Jokowi. Padahal saya bilang tahun 2024 harus dipilih Presiden baru, karena tahun itu akan ada Pemilu dan Pak Jokowi sudah tidak bisa dipilih lagi. Di bagian mana saya bilang Presiden Jokowi gagal dan lemah?" kata Mahfud. [gun]
