WahanaNews.co | Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tentang penegakan hukum di Indonesia.
Hasilnya, ada tren buruk terhadap penegakan hukum nasional akibat isu soal Irjen Ferdy Sambo.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 43,8% responden menilai penegakan hukum nasional buruk.
Sementara yang menilai sangat baik dan baik dijumlahkan sebesar 25%.
Survei ini dilakukan pada tanggal 5-10 September 2022 atau dilakukan 2 hari setelah kenaikan harga BBM diumumkan oleh pemerintah.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Metode survei adalah WNI berusia 17 Tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon.
Pemilihan sampel dilakukan melalui random digit dialing (RDD) atau secara acak nomor telepon.
Sebanyak 1.215 responden dipilih melalui secara acak nomor telepon, margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.
Wawancara responden dilakukan lewat telepon.
Responden ditanyai pertanyaan, 'bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan penegakan hukum di negara kita pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?... (%)'.
Berikut hasilnya:
Sangat Baik: 2,7%
Baik: 22,3%
Sedang 26,2%
Buruk: 31,9%
Sangat Buruk: 11,9%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 5,0%
"Yang mengatakan buruk atau sangat buruk 43,8% dan yang mengatakan baik atau sangat baik 25,1%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memberi penjelasan disiarkan di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (18/9/2022).
Burhanuddin mengungkap ada tren perburukan evaluasi publik terhadap kondisi penegakan hukum. Berdasarkan survei Indikator Politik pada 25-31 Agustus sebanyak 37,4% responden yang menilai kondisi penegakan hukum buruk, angka ini meningkat pada survei 5-10 September 2022 sebanyak 43,8% responden menilai penegakan hukum buruk.
"Ada tren perburukan evaluasi publik terhadap penegakan hukum nasional. Lagi-lagi dalam konteks ini persepsi ya, ini data persepsi. Tapi, dalam politik persepsi sering kali lebih penting ketimbang fakta itu sendiri," kata Burhanuddin.
Adapun salah satu faktor memburuknya evaluasi publik terhadap penegakan hukum nasional salah satunya karena itu terkait Irjen Ferdy Sambo.
Burhanuddin menyebut isu soal Sambo menurunkan persepsi baik publik terhadap penegakan hukum nasional.
"Terutama sejak isu Sambo. Dalam beberapa waktu belakangan kan isu yang meledak di media itu isu yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik, karena yang muncul kan isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J. Isu itu bertentangan dengan keyakinan publik. Makanya kemudian isu tadi kembali menurunkan persepsi publik terhadap penegakan hukum nasional," katanya.[rin]
