WahanaNews.co | Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang menyebut Presiden Jokowi tinggal gunting pita meresmikan proyek infrastruktur yang sudah dimulai sejak zaman ayahnya.
Moeldoko siap membantah pernyataan tersebut. Dia meminta agar Demokrat tak perlu membanding-bandingkan pemerintahan Presiden SBY dengan Presiden Jokowi.
Baca Juga:
Kementerian PU Komitmen Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Demi Kesejahteraan Rakyat
"Semua pekerjaan infrastruktur yang (dikerjakan) presiden ada datanya," kata Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 19 September 2022.
"Jadi enggak perlu membanding-bandingkan seperti itu, kenapa harus membandingkan?"
Kendati demikian, Moeldoko sempat menyebut kalau nanti KSP akan merilis data-data proyek infrastruktur yang dilakukan di era pemerintahan saat ini.
Baca Juga:
Terapkan Environmental Remediation, Upaya Kementerian PU Atasi Penurunan Tanah di DKI Jakarta
"Nanti datanya KSP yang akan rilis," ujarnya.
Tudingan AHY di Rapimnas Partai Demokrat
AHY menyampaikan tudingan itu dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center, Kamis, 15 September. Selama ini, kata AHY, banyak lawan politik yang mengatakan masa pemerintahan SBY tak ada pembangunan infrastruktur.
Padahal, menurut dia, selama pemerintahan SBY banyak proyek pembangunan yang sering tak dipublikasikan dan belum selesai secara menyeluruh. Ketika proyek pembangunan tersebut hampir selesai, masa pemerintahan SBY pun berakhir.
Akibatnya, ungkap AHY, pemerintahan selanjutnya tinggal mengklaim hasil pembangunan masa pemerintah SBY yang hampir selesai.
"Direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen, bahkan tinggal 90 persen, tinggal gunting pita," jelas AHY.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira juga mengkritik pernyataan AHY itu.
Menurut dia, infrastruktur dibangun di era pemerintahan siapapun mengalami banyak masalah. Misalnya nafsu membangun infrastruktur dengan anggaran Rp 400 triliun per tahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ditambah lagi penugasan-penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kredit sindikasi dari perbankan yang dialirkan kepada infrastruktur. Menurut dia, problem dalam infrastruktur adalah efektivitas dari proyeknya yang ternyata tidak sesuai dengan harapan.
Buktinya, tutur Bhima, adalah biaya logistik masih cukup tinggi berkisar 23,5 persen dari PDB. Ia berujar tidak ada penurunan biaya logistik secara signifikan.
"Padahal tujuan awal infrastruktur itu meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan biaya logistik yang paling mahal di kawasan," ujar Bhima kepada Tempo, Jumat, 16 September 2022.
Rapimnas Demokrat pada pekan lalu membuat tensi politik antara pemerintah dengan partai oposisi memanas. Tak hanya pidato AHY. Pidato SBY yang videonya viral di media sosial pun mendapat respon dari PDIP.
SBY pada acara itu mengingatkan adanya upaya agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon saja. Menurut dia, upaya Demokrat untuk mengusung pasangan calon akan dijegal. [qnt]
