WahanaNews.co, Jakarta - Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), memberikan tanggapan terhadap protes yang muncul terkait penggunaan fasilitas TNI dalam acara deklarasi dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Gibran.
Fasilitas TNI yang menjadi sorotan adalah Gedung Balai Kartini di Jakarta Selatan.
Baca Juga:
Ketua Fraksi PKB DPR RI Belum Tentukan Sikap Pasca Pemilu 2024
Maruli mengakui bahwa Balai Kartini merupakan salah satu aset milik TNI, namun ia menekankan bahwa gedung tersebut juga memiliki sifat komersial.
Meskipun demikian, KSAD menegaskan bahwa fasilitas tersebut digunakan dalam konteks acara deklarasi dukungan dan bukan untuk kepentingan militer semata.
"Ya, milik TNI. (Tapi) itu kan sudah dipakai untuk umum, disewakan untuk umum," ucap Maruli kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, melansir Tribunnews, Sabtu (3/2/2024).
Baca Juga:
Anies-Muhaimin Rontok di TPS Tom Lembong dan Paloh, Kondisi Internal Timnas AMIN Terungkap
Kemudian Maruli pun menegaskan, lantaran gedung tersebut bersifat komersil alhasil siapapun yang ingin menggunakan pun harus membayar biaya sewa termasuk kegiatan politik.
"Bayar, sebetulnya itu kan serba salah. Ini kan satu tempat yang sudah dikomersilkan dan bayar pajak. Kan sudah umum, mau kawin (menikah) disitu juga boleh," ujarnya.
Sebelumnya sebagaimana dilansir Kompas.com, Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan menyatakan keberatan karena Balai Kartini merupakan fasilitas milik TNI.
“Kami menyatakan keberatan dan protes kepada Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI AD, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas pemakaian gedung fasilitas TNI yaitu Balai Kartini,” kata Iwan saat dihubungi, Selasa (30/1/2024).
Timnas Amin mengingatkan agar TNI menjaga netralitas dan patuh kepada perintah Undang-Undang.
Netralitas bagi TNI-Polri, sebut Iwan, diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004 Pasal 39 dan UU Nomor 28 tahun 2008 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan tidak boleh berpolitik praktis.
“Anggota TNI dan Polri juga dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye yang diatur dalam Pasal 280 Ayat 3 UU Pemilu 7/2017. Juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana, dan tim kampanye sesuai Pasal 306 UU Pemilu dan Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Iwan.
Iwan menambahkan bahwa TNI, juga Polri, memiliki kedudukan yang strategis dalam setiap kontestasi politik lima tahunan.
“TNI dan Polri selain bertugas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu, penting untuk memastikan bahwa anggota TNI dan Polri tetap netral dan menjaga netralitas mereka dengan ketat dalam mendukung kelancaran proses demokrasi,” kata Iwan.
Adapun laman Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya pernah menulis peresmian Balai Prajurit Expo, Balai Kartini, pada 10 Juli 2023.
Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sewaktu menjabat Kepala Staf TNI AD turut hadir dalam peresmian itu.
Ia didampingi Jenderal Maruli Simanjuntak saat masih menjabat Pangkostrad dan Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan.
Jenderal Agus Subiyanto sewaktu menjadi Wakasad juga hadir dalam peresmian tersebut.
Diduga pembatalan acara Desak Anies karena netralitas TNI
Timnas Amin menyatakan keberatan karena pernah suatu kali acara kampanye Anies Baswedan bertajuk Desak Anies di Museum Monumen Pangeran Diponegoro, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yoyakarta (DIY), dibatalkan.
Kapuspen TNI mengatakan bahwa operasional Museum Diponegoro di bawah kendali TNI, tepatnya Komando Resor Militer (Korem) 072/Pamungkas.
“Monumen Pangeran Diponegoro atau dikenal dengan Mondip di bawah Korem 072/Pamungkas,” kata Gumilar saat dikonfirmasi, Rabu (24/1/2024).
Dalam pengelolaannya, sebut Gumilar, TNI bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini Yayasan Wiratama.
“Saat itu ada rencana dipinjam oleh satu organisasi, di mana pengelola monumen tidak mengetahui bahwa monumen tersebut akan digunakan untuk kegiatan salah satu paslon,” kata Gumilar.
“Namun, pada saat diketahui bahwa monumen akan digunakan sebagai tempat kegiatan salah satu paslon, pihak yayasan membatalkan peminjaman tersebut,” ujar Kapuspen TNI.
Pencabutan izin itu berkaitan dengan netralitas TNI, yakni fasilitas atau gedung milik TNI tidak boleh digunakan untuk kampanye.
“Karena adanya aturan bahwa monumen tersebut dilarang digunakan sebagai tempat giat politik. Demikian,” kata Gumilar.
Aliansi Advokat Indonesia Gelar Deklarasi di Balai Kartini
Sebelumnya, Aliansi Advokat Indonesia mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Acara tersebut pun langsung dihadiri sejumlah tokoh nasional.
Pantauan Tribunnews, Jumat (26/1/2024) sore, Prabowo datang memakai kemeja berwarna biru muda. Dia terlihat ditemani Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani dan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie.
Selain itu, Sofiantun Gudono, yang juga merupakan mertua dari Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, ikut hadir dalam acara tersebut. Besan dari Presiden Jokowi ini memberikan salam dua jari saat sambutan dalam acara tersebut.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk pengacara OC Kaligis, mantan Gubernur Jateng dan eks Pangkostrad TNI AD, Letjen (Purn) Bibit Waluyo, anak putra bungsu Otto Hasibuan, Yakup Hasibuan, bersama sang istri Jessica Mila.
Otto Hasibuan, selaku Ketua Aliansi Advokat Indonesia, menyatakan bahwa ribuan advokat yang turut hadir berasal dari berbagai organisasi advokat. Mereka sepakat untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
"Partisipasi advokat yang hadir di sini rata-rata memiliki gelar magister dan banyak di antaranya adalah profesor dan doktor. Mereka datang untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," ujar Otto dalam sambutannya di Balai Kartini, Jakarta, pada Jumat (26/1/2024).
Lebih lanjut, Otto juga mengemukakan bahwa mengumpulkan ribuan advokat bukanlah tugas yang mudah, terutama karena setiap advokat cenderung menanyakan biaya atau honorarium yang akan diterima saat menghadiri suatu acara.
"Datangi advokat tidak mudah. Karena ini ditanya sejam berapa feenya. Ini bisa berapa juta dollar harus bayarnya," katanya.
Namun begitu, kata Otto, mereka pun berkomitmen untuk memperjuangkan pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 kali ini.
"Kami akan memperjuangkan dan memilih prabowo subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029," tukasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
