WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dalam sebuah forum resmi antara KPK dan pemerintah daerah, emosi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memuncak.
Ia meluapkan kekesalannya di hadapan para pejabat daerah yang secara terang-terangan mengaku tak puas dengan gaji yang mereka terima, seolah jabatan publik hanyalah sarana mencari keuntungan pribadi.
Baca Juga:
Kasus Belum Tuntas, Zarof Ricar Kembali Tersangka Suap Rp 11 M di PT DKI dan MA
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak tidak bisa menyembunyikan kemarahannya saat berbicara dalam Rapat Koordinasi KPK-Pemerintah Daerah yang digelar di Kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Di hadapan para pejabat daerah, Johanis menyuarakan keprihatinannya atas banyaknya pejabat Pemda yang terjerat kasus korupsi.
Awalnya, Johanis mengungkapkan rasa herannya karena sejumlah besar tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK ternyata berasal dari lingkungan pemerintah daerah. Ia pun menanyakan langsung kepada para peserta soal kecukupan gaji yang mereka terima.
Baca Juga:
Kejagung Bongkar Skema Sistematis Korupsi Pertamina, Kerugian Negara Tembus Rp 285 Triliun
"Berapa anggota DPRD saya (KPK) tangkap, dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan-permintaan (suap) semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan?" tanya Johanis.
"Tidak cukup," jawab sejumlah pejabat daerah.
"Tidak cukup ya? Tidak cukup?" ulang Johanis dengan nada meninggi.
"Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Tidak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka," tegasnya disambut keheningan ruangan.
Johanis menyatakan keheranannya atas sikap para pejabat Pemda yang merasa gaji tak mencukupi, padahal menurutnya sudah banyak fasilitas yang mereka terima dari negara.
"Kalau bapak bilang tidak cukup, bapak sudah diberikan mobil, bapak sudah diberikan rumah, bapak sudah diberikan anggaran dan lain-lain, masih banyak rakyat kita yang jelata. Jangan bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah," tegas Johanis.
Ia mengingatkan bahwa kehadiran pejabat di daerah bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mengabdi kepada rakyat dan membangun wilayahnya.
"Kenapa bapak-bapak memaksakan diri untuk duduk juga di situ dengan gaji yang rendah? Kalau tidak mau mundur, nanti yang lain banyak yang mau yang suka, Pak," katanya lagi.
Dalam kesempatan itu, Johanis juga menyinggung temuan KPK mengenai maraknya praktik serangan fajar di daerah sebagai cara untuk merebut kursi jabatan.
"Makanya jangan pakai-pakai serangan fajar untuk menduduki jabatan itu. Pakai iman, integritas yang berkaitan dengan iman," tandasnya.
Pernyataan Johanis pun langsung mendapat tepuk tangan dari peserta rapat yang hadir, menandakan bahwa kritik keras itu diterima meski terasa menohok.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
