Sahroni menilai DPR tetap dibutuhkan sebagai lembaga pengawasan agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kontrol dan sistem republik tetap seimbang.
“Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata,” jelasnya.
Baca Juga:
Mudik Lancar, DPR Apresiasi Polri
Politikus Nasdem itu juga menilai pihak yang menyerukan pembubaran DPR kemungkinan belum memahami dinamika kerja lembaga legislatif secara mendalam.
“Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya, dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, seribu sayang, kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, bubarin DPR,” kata dia.
Sebelumnya, pada Senin (25/8/2025), seruan untuk membubarkan DPR mencuat di media sosial dan dibawa dalam aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta.
Baca Juga:
Pungli Rp 4,7 Miliar di Sumut, Sahroni: Jangan Hanya 2 Orang yang Diproses
Menanggapi itu, Sahroni mengatakan masyarakat boleh mengkritik DPR, bahkan dengan keras, tetapi jangan sampai berlebihan hingga mengarah pada pembubaran lembaga perwakilan rakyat.
"Kenapa? Kita ini memang orang pintar semua? Enggak. Bodoh semua kita. Tetapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi," kata Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut pada Jumat (22/8/2025).
Ia menegaskan DPR tetap akan eksis sebagai lembaga yang mengemban fungsi pengawasan dan menjadi penyeimbang pemerintah.
