"Kami dari perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Kepala Kesbangpol DKI Bapak Taufan Bakri. Beliau berjanji akan menindaklanjuti masalah penutupan pelabuhan ini, dan juga menyampaikan kepada Pj Gubernur Bapak Heru Budi Hartono," kata Fudiyanpo.
Seperti diketahui, ribuan orang menganggur akibat pencabutan izin lingkungan bongkar muat terminal pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN), Jakarta Utara, sejak Juni 2022.
Baca Juga:
Besok Dilantik jadi PJ Gubernur Jakarta Gantikan Heru, Ini Profil Teguh Setyabudi
Demikian disampaikan oleh Koordinator pengguna jasa pelabuhan (Penjaspel) Munif.
"Ini sudah tiga bulan, dan kami sebagai usaha pelayaran, truking, buruh bongkar muat, usaha penyewaan alat berat, sangat terdampak. Bahkan sekarang sudah banyak pegawai yang kami rumahkan karena sudah tidak sanggup kuat bayar honor lagi. Antrean kapal juga terjadi, bahkan ada yang sampai menunggu sandar 15 hari," ujar Munif.
Munif menuturkan, KCN telah memenuhi hampir seluruh syarat administratif dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun sampai saat ini pencabutan usaha tersebut masih berlaku.
Baca Juga:
Heru Budi Lantik dr. Dyah Eko Judihartanti Jadi Direktur RSUD Cengkareng
"Tapi, setelah sekarang persyaratan dipenuhi, dan sudah 95 persen, karena hanya kurang tembok saja, kenapa (DLH) masih saja tidak memberi izin kembali supaya terminal KCN bisa operasi," kata Munif.
Hasil observasi di lapangan terlihat bahwa pelabuhan lain yang bersebelahan dengan KCN tetap beroperasi membongkar batubara sampai saat ini.
Namun pelabuhan KCN yang sudah konsesi dan sahamnya dimiliki negara melalui PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN), bahkan tidak diberikan kesempatan untuk berbenah dan dicabut izin lingkungannya.
