“Tanpa langkah antisipatif, kita semua bisa menjadi korban penyalahgunaan data. Kami mengajak masyarakat untuk berkolaborasi, bukan berkompetisi, demi keamanan layanan digital di Kota Bandung,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, yang menilai forum NGULIK sangat relevan dengan upaya membangun pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.
Baca Juga:
Pemkot Bandung Beri Perlindungan Jaminan Sosial, Ketua RT dan RW Kini Lebih Terjamin
“Perlindungan data pribadi memiliki relevansi langsung dengan transformasi digital dan penerapan SPBE di Kota Bandung. Tanpa jaminan keamanan data, layanan digital sulit mendapat kepercayaan publik,” katanya.
Ia menambahkan bahwa DPRD siap memberikan dukungan melalui kebijakan, pengawasan, dan alokasi anggaran agar penerapan UU PDP berjalan optimal.
“Melindungi data pribadi berarti melindungi kepercayaan, martabat, dan masa depan Kota Bandung,” ucapnya.
Baca Juga:
Wali Kota Bandung Pastikan Persoalan Bandung Zoo Segera Tuntas, Satwa dan Pekerja Jadi Prioritas
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana, mengungkapkan bahwa pengguna internet di Kota Bandung kini mencapai 85 persen dari total populasi, meningkat dari 82 persen pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam hal pemerataan literasi digital dan keamanan data.
Namun, Yayan mengungkapkan bahwa ancaman serangan siber juga semakin serius.
“Rata-rata kami menerima sekitar 1,5 juta serangan siber per bulan yang menyasar server dan aplikasi Pemkot Bandung. Sebagian besar disebabkan lemahnya password ASN. Karena itu, ASN wajib mengganti password secara rutin dan lebih spesifik agar tidak mudah diretas,” ujarnya.
