WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, meminta agar upaya efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan transportasi publik bagi masyarakat.
“Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal. Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum, seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka,” ujar Ade di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Baca Juga:
Anggaran BOP Pemeliharaan Sarana Prasarana SMPN 81 Jakarta Diduga Mark-Up Harga
Pada 2023, subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk TransJakarta sempat dipangkas Rp336 miliar dari usulan awal sebesar Rp3,9 triliun. Meski demikian, layanan operasional TransJakarta tetap berjalan normal.
Kemudian pada 2024, PT TransJakarta dapat menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp9.831 per penumpang, dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta.
Pendapatan non-tiket (non-farebox) juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp218,4 miliar, atau naik 3,5 kali lipat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Anggaran Rp10 Triliun, Tahun Depan Pemerintah Cetak Sawah Baru 400 Ribu Hektare
Ade menilai capaian tersebut menunjukkan efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
“TransJakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas,” jelas Ade.
Berdasarkan laporan keuangan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD0 DKI Jakarta, aset TransJakarta pada 2024 sebesar Rp7,66 triliun, dengan liabilitas Rp2,80 triliun dan ekuitas Rp4,86 triliun. Total pendapatan usaha pada periode yang sama mencapai Rp4,47 triliun.
