WahanaNews.co | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim tim ke Papua untuk melakukan monitoring, evaluasi, serta asistensi untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi.
Berdasarkan data Kemendagri pada Oktober, Provinsi Papua merupakan salah satu daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah.
Baca Juga:
Sambut Masa Tenang Pilkada Jakarta, KPU Jakbar Gelar Panggung Hiburan Rakyat
Dalam kesempatan itu, tim Kemendagri menggelar Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penyerapan APBD, Penanganan Inflasi serta Peningkatan Produk Dalam Negeri bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.
FGD yang berlangsung di Hotel Swiss-bell Jayapura, Papua, Rabu (12/10) lalu tersebut dilakukan secara hybrid, yakni tatap muka langsung dan virtual. Pertemuan dibagi dua sesi, yakni dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
"Maksud kedatangan Tim Kemendagri ke Papua untuk melakukan monitoring, evaluasi, asistensi dan pendampingan dalam rangka percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penggunaan produk dalam negeri," Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni.
Baca Juga:
Sekjen GEKIRA Partai Gerindra: Pemilukada Damai Bukti Rakyat Cerdas
Pada pertemuan tersebut, Fatoni memaparkan data realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se- Papua Tahun Anggaran (TA) 2022 per Oktober 2022.
Menurutnya, realisasi pendapatan seluruh provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp28.421,59 miliar atau 58,00 persen dari total anggaran pendapatan sebesar Rp49.000,95 miliar. Kemudian, realisasi belanja sebesar Rp23.367,24 miliar atau 44,23 persen dari total anggaran belanja Rp52.826,60 miliar.
"Berikutnya, realisasi pendapatan provinsi Papua sebesar 51,99 persen dan realisasi belanja mencapai sebesar 45,20 persen," jelas Fatoni.
