WAHANANEWS.CO Kota Depok – Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Haji Khairulloh melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Depok yang dinilai mencabut sejumlah program sosial yang selama ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin, mulai dari santunan kematian hingga Universal Health Coverage (UHC).
Dalam forum Coffee Talks “Bincang Santai Bersama Insan Press: Membangun Sinergi, Kukuhkan Kolaborasi” yang digelar DPD PKS Kota Depok di kawasan Kelapa Dua, Cimanggis, Khairulloh mempertanyakan arah kebijakan pemerintah yang justru menghentikan program-program yang dianggap vital bagi kelompok ekonomi lemah, Sabtu (9/5/2026).
Baca Juga:
Pawai Budaya Nusantara Lebaran Depok 2026: Ribuan Peserta dan Warga Bergembira
“Mohon maaf, banyak program-program pemerintah masa lalu yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat bawah namun diberedel, contoh tadi UHC dan santunan kematian. Kedua hal ini bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin. Kenapa harus diubah? Apakah karena ada tagline perubahan, sehingga semuanya diubah?” ujar Khairulloh.
Politisi PKS yang akrab disapa Ustad HK itu menegaskan, jika pemerintah saat ini enggan melanjutkan program yang dianggap identik dengan era sebelumnya, seharusnya yang diubah hanya nama program, bukan manfaatnya.
“Namain kembali dengan nama yang sesuai keinginan pemerintahan sekarang, gak masalah. Tapi jangan korbankan kepentingan rakyat miskin,” tegasnya.
Baca Juga:
FTUI Buka Akses Pendidikan Digital Praktis melalui Open House CCIT FTUI 2.0
Khairulloh menyoroti santunan kematian sebagai bentuk kehadiran negara bagi keluarga miskin yang tengah menghadapi beban ganda: kehilangan anggota keluarga sekaligus tekanan ekonomi. Dengan kebutuhan anggaran yang disebut hanya sekitar Rp1,8 miliar per tahun, ia menilai penghapusan program tersebut justru menunjukkan lemahnya sensitivitas sosial pemerintah.
“Soal santunan kematian itu hanya memakan anggaran Rp1,8 miliar setahun untuk masyarakat miskin. Kenapa saya bela? Karena nasib orang mati dari keluarga miskin itu menyedihkan, berbeda dengan kematian orang dari ekonomi elit,” katanya.
Ia menggambarkan kontras perlakuan sosial antara keluarga miskin dan kalangan elite saat menghadapi kematian. Menurutnya, warga miskin sering kali menghadapi duka tanpa perhatian maupun dukungan memadai.
“Kalau ada orang besar mati, pejabat datang, karangan bunga datang. Ketika orang miskin mati, gak ada yang datang. Maka santunan kematian itulah tanda hadirnya pemerintah,” ucapnya.
Kritik Khairulloh tidak berhenti pada santunan kematian. Ia juga menyinggung belum jelasnya kelanjutan UHC di Kota Depok, yang menurutnya sangat dibutuhkan warga miskin untuk mengakses layanan kesehatan secara lebih luas dan adil. Selain itu, ia mempersoalkan berkurangnya honor bagi penggiat konseling kerohanian dari sekitar 2.000 orang menjadi hanya 600 orang.
Bagi Khairulloh, pola pengurangan berbagai program sosial tersebut menimbulkan pertanyaan besar: apakah kebijakan perubahan benar-benar diarahkan untuk perbaikan, atau justru mengorbankan masyarakat kelas bawah demi diferensiasi politik.
“Kami ingin program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat miskin, dengan orang-orang tertindas, dihidupkan kembali. Program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial harus dimunculkan lagi, apa pun namanya,” katanya.
Sebagai Ketua Komisi A DPRD Depok periode 2024–2029, Khairulloh menegaskan fungsi legislatif bukan sekadar menyetujui anggaran, tetapi juga mengawasi agar kebijakan pemerintah tidak menjauh dari prinsip keadilan sosial.
Pernyataan keras ini sekaligus menjadi alarm politik bahwa penghapusan atau pelemahan program pro-rakyat kecil berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemerintah lebih sibuk membangun identitas baru ketimbang menjaga kesinambungan perlindungan sosial. Di tengah kebutuhan warga miskin yang semakin mendesak, publik kini menunggu apakah Pemkot Depok akan menjawab kritik tersebut dengan pemulihan program, atau tetap bertahan pada kebijakan yang dinilai menjauh dari kaum melarat.
[Redaktur: Hawdhi Raseukiy]
