WahanaNews.co | Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menilai, ada keanehan dalam birokrasi dan
regenerasi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Sebab, terdapat ratusan Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang enggan mengikuti seleksi jabatan eselon II.
Baca Juga:
Zita Anjani Kecewakan Unpad, Posisi Utusan Presiden Kini Jadi Tanda Tanya
"Artinya, ada yang
salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI
Jakarta. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa?" ujar Pras, dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021).
Dia mengatakan, Pemprov
DKI Jakarta sangat membutuhkan pejabat eselon II dengan status definitif untuk
menggerakkan mesin pelayanan masyarakat di Ibu Kota.
Namun, hingga kini, petinggi belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijabat Pelaksana Tugas (Plt).
Baca Juga:
DPR RI Setop Tunjangan Rumah, DPRD DKI Masih Nikmati Rp78,8 Juta per Bulan
SKPD tersebut, antara
lain, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman DKI, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup DKI,
dan Wali Kota Jakarta Selatan.
"Sementara, dengan status Plt, si pejabat cuma memiliki kewenangan
terbatas. Lalu, bagaimana bisa kerja optimal,
bagaimana bisa melayani warga, merampungkan RPJMD, dan
sebagainya," kata Pras.
Dia meminta Pemprov DKI meninjau ulang
pelaksanaan birokrasi dan regenerasi.
Upaya itu diperlukan untuk memulihkan perekenomian dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta.
"Sejak lama saya sudah ingatkan, yang baik teruskan, dan lanjutkan untuk lebih baik lagi,
jangan yang sudah baik diacak-acak," kata dia.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengumpulkan ASN yang tidak mengikuti
seleksi terbuka jabatan eselon II di lapangan upacara, Balai Kota, Jakarta,
Senin (10/5/2021).
Anies geram melihat anak buahnya tidak melaksanakan instruksinya mengikuti seleksi jabatan
eselon II.
Setidaknya, ada 239
pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II.
"Malu sesungguhnya kita. Malu
kenapa, ada instruksi tidak dilaksanakan," tutur Anies. [qnt]
