Ironisnya pada saat PHO seharusnya Kepala Dinas SDABMKB tidak meloloskan 100% , kuat diduga perusahaan pelaksana pekerjaan adalah rekanan binaan sehingga penagihan 100% diloloskan dan/atau ditandatangani oleh Henri Lincoln sebagai kuasa pengguna anggaran
"Berdasarkan hasil temuan di lapangan seharusnya Henri Lincoln tidak meloloskan penagihan dan perusahaan atau penyedia jasa. Harus melakukan pembongkaran dan melaksanakan pekerjaan ulang dan/atau perusahaan pelaksana layak di blacklist," ucap Swardy.
Baca Juga:
Olah TKP Pembunuhan Wanita Open BO di Bekasi: Tisu Magic, Minyak Lintah Ditemukan
Swardy memastikan dalam waktu dekat pihaknya dalam hal ini DPP LSM Peduli Anak Bangsa akan melaporkan Henri Lincoln ke aparat penegak hukum, yang mana sebelumnya pihaknya sudah melayangkan klarifikasi melalui surat elektronik namun Henri Lincoln bungkam dan terkesan kebal hukum.
[Redaktur: JP Sianturi]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.