Selain itu, Jokowi juga sudah menginstruksikan agar masalah tersebut dirembuk dengan pemerintah daerah setempat, serta UNHCR.
"Saya telah memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/12).
Baca Juga:
Polres Subulussalam Berhasil Amankan Tiga Orang Terduga Pelaku TPPO Rohingya
Per akhir November 2023, pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh ditempatkan sementara di Lhokseumawe, dan tersisa hanya 507 orang dan tujuh orang kabur dari tempat penampungan. Lalu, 341 orang di Kabupaten Pidie tepatnya di Yayasan Mina Raya dan di Desa Kulee sebanyak 232 orang.
Terpisah, Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko meminta UNHCR untuk bertanggung jawab atas gelombang pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh.
Achmad mengatakan dari hasil penyelidikan para pengungsi yang datang ke Aceh ini rata-rata memiliki identitas dari UNHCR yang berbahasa Bangladesh.
Baca Juga:
Kemenag Kabupaten Aceh Barat Telusuri Pasangan Rohingya Nikah di Lokasi Penampungan
Sementara itu, warga Sabang melakukan unjuk rasa terkait keberadaan 139 orang pengungsi Rohingya yang datang pada gelombang kedua di wilayah itu, Sabtu (2/12). Mereka mendesak pihak terkait segera membawa pengungsi keluar dari Pulau Weh.
Aksi unjuk rasa bermula saat warga kesal dengan sikap UNHCR dan Pemerintah Kota Sabang yang tidak mengakomodasikan aspirasi masyarakat, yaitu memindahkan pengungsi Rohingya ke daerah lain.
Bahkan warga yang sudah pitam mendatangi tenda pengungsi di lahan milik BPKS Sabang di Balohan dan mengangkut Rohingya menggunakan kendaraan umum menuju kantor Wali Kota setempat, pada Senin (4/12).
