WahanaNews.co | Jajang Ruhiyat dan Maman Suryaman, dua Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) didakwa bekerja sama mengalihkan dan menjual aset desa berupa lahan. Perbuatan yang mereka lakukan memicu kerugian negara hingga Rp 50 miliar.
Hal itu terungkap dalam persidangan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejasaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL. RE. Martadinata, Rabu (15/12).
Baca Juga:
Kejagung Soal Tom Lembong Impor Gula saat Surplus, Dibantah Kuasa Hukum
Jajang yang merupakan mantan Kepala Desa Cikole dan Maman, mantan Kepala Desa Cibogo melakukan pemindahan terhadap lahan yang berada di blok lapang persik 57 Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara," ucap JPU.
Pemindahan yang semula tanah kas Desa Cikole dilakukan dengan cara terdakwa membuat salinan C yang ditandatangani oleh terdakwa atas nama wajib pajak Martadidjaja sekaligus menjadi pemilik tanah.
Baca Juga:
Kuasa Hukum PT KRISRAMA: Penahanan 8 Tersangka Pengrusakan Plang Tidak Dapat Diintervensi oleh Pejabat Manapun
Selain itu, sejumlah bagian tanah itu dijual ke berbagai pihak. Bahkan Jajang bertindak sebagai saksi sekaligus mengumumkan kepada warga. Dia juga berkirim surat ditujukan kepada Bupati KBB mengenai status baru kepemilikan lahan.
“Perbuatan ini telah memperkaya diri sendiri dengan jumlah Rp 1 miliar. Sementara berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara atas perbuatan ini berdasarkan penghitungan inspektorat Kabupaten Bandung Barat senilai Rp 50.696.000.000,” ucap JPU.
Dalam perkara ini, Jajang dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 32 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama.
Dia juga dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 32 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kedua.
Atas dakwaan tersebut, pihak kuasa hukum Jajang mengambil sikap eksepsi pada agenda sidang pekan depan. [rin]
