WahanaNews.co | Kantor Bupati Dairi, Sumatera
Utara, yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Senin (21/12/2020), kedatangan
puluhan "tamu" dari LSM Penjara Kabupaten Dairi yang ingin menyampaikan
tuntutannya terkait keberadaan PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Setidaknya, ada tiga tuntutan utama yang disampaikan massa dari LSM
Penjara tersebut kepada pihak Pemkab Dairi, yakni:
Baca Juga:
Lengkap Penderitaan ! Jalan Rusak Sampah Menumpuk Tepat dibelakang Telkom Kota Perdagangan
1. Meminta Pemkab Dairi segera mengeluarkan surat perintah
pembongkaran pembangunan mess karyawan dan workshop
milik PT DPM yang tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
2. Segera mengeluarkan surat perintah pembongkaran pendirian tower bersama yang tidak memiliki IMB di
Desa Palipi, Kecamatan Silima Pungga-Pungga; dan
3. Tindak tegas PT DPM sesuai dengan
UULH (Undang-undang Lingkungan Hidup), karena telah menyebabkan pencemaran
lingkungan hidup akibat pembangunan mess karyawan milik PT
DPM yang berada di Desa Palipi, Kecamatan Silima Pungga-Pungga.
Baca Juga:
Jalur Parapat-Siantar longsor sat lantas simalungun lakukan pengamanan
Melalui orasinya, Ketua DPC LSM Penjara Dairi, Jack Sihombing, mengatakan, pada dasarnya mereka mendukung pendirian tower bersama dan mendukung kehadiran PT
DPM untuk kemajuan Kabupaten Dairi.
"Namun, pikirkan nasib anak bangsa
atau masyarakat. Ikuti aturan dan undang-undang yang berlaku," ucapnya.
Disebutkannya, PT DPM dan pengusaha tower telah berlaku semena-mena
terhadap Pemkab Dairi, khususnya Satpol PP.
Pasalnya, lanjut Jack, pembangunan mess
karyawan dan workshop milik PT DPM di Desa Polling Anak-anak serta tower
bersama di Desa Palipi, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, itu tanpa dilengkapi
dengan IMB.
Bahkan, walaupun telah dikenakan tindakan penyegelan oleh Satpol PP, tetapi pembangunannya tetap
berjalan.
"Ini berarti, pihak PT
DPM dan pengusaha tower tidak
menghargai dan telah melecehkan peraturan Pemkab Dairi. Sebagai masyarakat
Dairi, kami tidak terima dengan hal itu," tegasnya.
Akibat pembangunan mess karyawan dan workshop milik PT DPM yang disebut tidak mematuhi ketentuan lingkungan hidup itu, terjadilah pencemaran lingkungan di sekitar
pemukiman masyarakat.
"Bahkan, rumah
milik masyarakat pun kini menjadi langganan banjir dengan membawa segala macam limbah dari pembangunan mess dan workshop tersebut," ucap Jack.
Menyikapi hal itu, Asisten I Setdakab Dairi, Jonny Hutasoit;
didampingi Kepala Satpol PP, Eddy Banurea; Kadis
Lingkungan Hidup, Ampper Nainggolan; Kadis PUTR, Anggara Sinurat; dan Kadis Perizinan, Marisi Sianturi; mengatakan, pihaknya telah
mencatat dan memahami semua tuntutan dan penjelasan para pengunjuk rasa tadi.
"Semua aspirasi maupun permintaan yang
telah disampaikan akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Langkah-langkah
atau tindak lanjut permasalahan ini telah dilakukan oleh Pemkab Dairi," kata
Jonny.
Terkait pembongkaran
bangunan mess dan workshop serta tower bersama yang tidak memiliki IMB,
Jonny menjelaskan bahwa semuanya memang harus berjalan sesuai dengan aturan.
"Oleh karena itu, langkah-langkah ini sedang berjalan, mohon dimaklumi," sebut
Jonny. [dhn]
