WahanaNews.co | Walau
ditentang pendukung Habis Rizieq Syihab (HRS), Panglima Kodam Jayakarta
(Pangdam Jaya), Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan akan terus
memerintahkan pasukannya menurunkan baliho HRS.
Baca Juga:
Pertama di Indonesia, PLN Operasikan Stasiun Pengisian Hidrogen untuk Kendaraan
Menurutnya, bahkan saat ini penurunan baliho itu dibantu
masyarakat dari FPI sendiri.
"Saya akan terus lakukan dan sekarang gabung dengan Pol
PP, Polri dan bahkan masyarakat FPI yang turut gabung mencopot baliho
tersebut," kata Dudung kepada detikcom, Sabtu (21/11/2020).
Dudung kemudian memamerkan beberapa foto dokumentasi
kegiatan pencopotan baliho Habib Rizieq.
Baca Juga:
Sukses Produksi Green Hydrogen, Kini PLN Siapkan Stasiun Pengisian Untuk Rantai Pasok Di Sejumlah Daerah
Dudung tak menyebutkan secara detail lokasi dan waktu
peristiwa pencopotan baliho itu. Nampak dua orang berkopiah putih, yang salah
satunya memakai gamis putih berada di lokasi pencopotan baliho bergambar sosok
Habib Rizieq. Pencopotan itu terlihat dilakukan saat langit sudah gelap.
Dalam kesempatan yang sama, Dudung menanggapi kritik yang
ditujukan kepadanya terkait pencopotan baliho Imam Besar FPI, Habib Rizieq
Syihab. Dudung menyampaikan tidak akan berdiam diri dan akan terus menertibkan
baliho-baliho Habib Rizieq.
"Ya kalau sesuai fungsinya, menunggu ancaman dari luar,
kapan kerjanya. Terus mau diam saja?" ujar Dudung.
Dudung mengatakan dirinya memberi perintah kepada jajaran
Kodam Jaya untuk mencopot baliho Habib Rizieq karena Satpol PP dan kepolisian
tak berdaya. Dirinya, tegas Dudung, akan terus melakukan pencopotan baliho
Habib Rizieq.
"Sementara Pol PP dan Polri sudah nggak berani
bertindak, saya akan terus lakukan (pencopotan baliho Habib Rizieq-red),"
tegas Dudung.
Sebagaimana diketahui, kritik bermunculan pasca pernyataan
tegas Dudung soal dirinya memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho Habib
Rizieq. Kritik datang dari Partai Gerindra.
"Kita sudah memiliki institusi juga
perangkat-perangkatnya yang mengatur masalah itu. Sehingga sebaiknya institusi
TNI kembali saja kepada tugas pokoknya yaitu menjadi kekuatan Pertahanan
Negara. Masih ada institusi-institusi lain yang lebih berwenang untuk
menertibkan itu," kata Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra
Bambang Kristiono kepada wartawan, Jumat (20/11).
Selain Gerindra, PKS juga bersikap senada. Wakil Ketua
Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menyarankan urusan
pencopotan baliho diserahkan ke Sat Pol PP saja.
"Baliho itu kan bagian Satpol PP, biarlah urusan Satpol
PP kalau misalkan boleh juga sih kalau tentara dilibatkan tapi sifatnya diminta
bantuan," kata ketika dihubungi kemarin.
"Misalkan Satpol PP nya nggak berani untuk menurunkan
dikawal tentara boleh. Tapi yang kerja Satpol PP bukan tentara yang kerja,
malah Satpol PP nya yang nonton," imbuhnya. [qnt]