WahanaNews.co | Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan tiga Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) dalam Rapat Paripurna di DPRD Jabar, Jumat (11/2).
Ketiga daerah CDPOB di Provinsi Jawa Barat itu yakni Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
Baca Juga:
DPD MARTABAT Prabowo-Gibran DKI Jakarta Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub 2024
Dengan demikian, total CDPOB yang diusulkan Jabar sejak 2020 ada delapan daerah; Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
Namun begitu hingga saat ini pemerintah pusat masih memoratorium pemekaran daerah.
Ridwan Kamil menyatakan, Pemprov Jabar akan terus mengusulkan daerah yang dinilai perlu dimekarkan. Dengan ditambah delapan usulan CDPOB, Jabar kini berpeluang memiliki 35 daerah.
Baca Juga:
Sulitnya Tembus 51 Persen: Duel Sengit Pilkada Jakarta Akan Terjadi di Putaran Kedua
Menurutnya, Jabar dengan populasi hampir 50 juta jiwa idealnya memiliki 40 kabupaten/kota.
"Kita akan terus mengusulkan daerah-daerah yang harus kita mekarkan. Idealnya dari 27 daerah itu menjadi 40 daerah," cetus pria yang karib Emil itu.
Emil mengatakan, angka tersebut sudah melampaui target RPJMD 2018-2023, dengan daerah yang diusulkan berjumlah lima. "Sekarang baru 35 daerah namun ini sudah melebihi target dari RPJMD kami yang hanya lima," katanya.
Untuk CDPOB Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Kabupaten Garut Utara, rata-rata per wilayahnya memiliki 11 sampai 12 kecamatan dengan populasi per daerah antara 500 ribu sampai 600 ribu jiwa.
Setelah tiga CDPOB tersebut diusulkan dalam rapat paripurna, DPRD Jabar langsung membentuk panitia khusus (pansus) sebagai syarat tindak lanjutnya.
"Pansus sudah dibentuk, mudah-mudahan melengkapi semua syaratnya," ujar Emil.
Setelah moratorium pemekaran daerah dicabut oleh pemerintah pusat, Emil optimistis delapan usulan CDPOB Jabar akan disetujui karena telah memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan.
"Nanti pada saat moratorium dibuka oleh Pusat maka Jabar yang paling siap karena minimal sudah ada delapan daerah yang sudah memadai," katanya.
Emil menuturkan, suatu saat per satu juta penduduk Jabar bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintahan yang dampaknya akan terasa pada kesejahteraan masyarakat dan kemudahan pelayanan.
"Semoga suatu hari terkejar keadilan di mana satu juta penduduk Jabar bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintah," ucapnya. [bay]
