WahanaNews.co | Kebijakan yang dibuat Kementerian Perdagangan dianggap tidak tepat oleh pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Rahma Gafni, yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng saat ini.
"(Kemendag) ibarat orang yang kehilangan baju di rumah, tapi mencarinya di pantai," kata Rahma kepada wartawan, Minggu (13/3).
Baca Juga:
JPU Tuntut Hakim Nonaktif Djuyamto 12 Tahun Penjara, Sebut Jaksa Tak Punya Hati Nurani dan Tak Adil
Rahma menggambarkan, produksi CPO nasional sebesar 46,88 juta ton pada 2021, sementara untuk kebutuhan domestik 18,42 juta ton.
Atas dasar itu, menurutnya masih ada sisa sekitar 28,5 juta ton yang seharusnya bisa untuk ekspor.
Dia melanjutkan, kebutuhan CPO nasional sekitar 18,42 juta ton untuk produksi minyak kelapa sawit dan untuk proyek BioDiesel sebesar 7,34 juta ton. Berdasarkan hitungan di atas kertas, pasokan CPO domestik seharusnya tercukupi.
Baca Juga:
Harga Minyakita Rp16.700 per Liter, Pemerintah Pertimbangkan Revisi HET
"Kemendag seharusnya memiliki perhitungan terkait bagaimana kebutuhan domestik diutamakan dan dimana permasalahan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng masih terjadi. Kelangkaan minyak goreng di pasaran terjadi sampai sekarang dan sepertinya mendapatkan jalan buntu bagi Kemendag," ujar Rahma.
Menurut Rahma, CPO untuk kebijakan BioDiesel maupun untuk minyak goreng itu bukan persoalan utama. Saat ini ada sekitar enam produsen minyak goreng yang berhenti produksi, karena tidak mendapatkan pasokan CPO.
"Masalah utamanya ada di titik ini. Jika produksi aman tentunya perlahan tapi pasti distribusi juga akan aman," ujarnya.
