WahanaNews.co, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi, salah satunya melalui percepatan penyediaan perumahan yang aman dan layak bagi masyarakat.
Program ini meliputi penyediaan 3 juta rumah per tahun, yang mencakup pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta apartemen di perkotaan.
Baca Juga:
Percepat Rasio Elektrifikasi, PLN Targetkan Realisasi Bantuan Sambung Baru 10.250 Keluarga di Lima Provinsi
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa Sertifikat Laik Operasi (SLO) listrik adalah elemen penting dalam program ini untuk menjamin keamanan instalasi listrik setiap rumah baru.
“SLO bukan hanya formalitas, tetapi kunci untuk mencegah kebakaran akibat instalasi yang tidak aman,” ujarnya dalam diskusi keselamatan listrik di Jakarta, Jumat (13/11).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa backlog kepemilikan rumah masih tinggi, mencapai 9,9 juta unit pada 2023. Pemerintah merespons hal ini dengan target ambisius 3 juta rumah per tahun.
Baca Juga:
PLN Targetkan Realisasi Bantuan Sambung Baru 10.250 Keluarga di Lima Provinsi
Hingga 30 Oktober 2024, pembangunan perumahan mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit, meliputi rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya. Meski demikian, realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) pada tahun ini baru mencapai 947.485 unit dari target 1.042.739 unit, menunjukkan adanya kebutuhan strategi dan inovasi lebih lanjut.
Anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam mencapai target ini. Pada tahun 2025, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menurun menjadi Rp5,078 triliun dari Rp14,3 triliun pada 2024.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Ketua Komisi Lasarus menyebutkan bahwa pemerintah perlu mencari pendanaan alternatif dan inovasi lain untuk mempercepat pencapaian target perumahan.
